Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aher Siap Terima Gagal Jadi Capres ataupun Cawapres

Kompas.com - 27/04/2014, 18:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden peserta Pemilihan Rakyat (Pemira) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengaku siap jika dalam keputusan koalisi nanti, partainya tidak mendapatkan jatah kursi baik capres ataupun cawapres. Namun, kata dia, PKS akan berjuang terlebih dahulu, setidaknya untuk mendapatkan kursi cawapres dalam koalisi.

"Tentu saja, sebelum kita menerima sisi itu (PKS tak bisa usung cawapres), kita harus berjuang dulu. Tapi kalau perjuangannya sudah dilakukan dan memang kondisinya seperti itu, tentu kita terima," kata pria yang biasa disapa Aher itu di sela-sela rapat Majelis Syuro PKS di DPP PKS, Jakarata, Minggu (27/4/2014) sore.

Aher optimistis PKS masih dapat menyumbang kursi cawapres dalam koalisi yang akan dibangun nanti. Menurutnya, suara PKS yang berkisar antara 6-7 persen dalam berbagai hasil hitung cepat pemilu legislatif masih mempunyai daya tawar cukup tinggi. Parpol atau gabungan parpol bisa mengusung pasangan capres dan cawapres apabila memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Aher mengatakan, awalnya ia bersama mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Umum PKS Anis Matta disiapkan sebagai capres dari PKS. Namun, karena perolehan suara partai diprediksi tidak memungkinkan bagi PKS untuk mengusurng capres, maka ia siap jika nantinya harus bergeser target menjadi cawapres.

"Kalau sampai dikatakan harus tidak (mengusung cawapres), tapi akan lebih baik PKS koalisi dengan mengusung cawapres," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara PKS, Mardani Ali, mengatakan bahwa partainya tidak memaksakan untuk mengajukan cawapres. PKS akan fokus pada pencarian mitra koalisi dan sejauh ini telah melakukan komunikasi dengan parpol lain. "Setelah itu, baru kita bicara kursi capres-cawapres," ujar Mardani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com