Pengamat: Konflik PPP karena Suryadharma Otoriter dan Terlalu "Pede"

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditengarai terjadi karena kesalahan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Suryadharma dianggap tidak mampu memimpin secara demokratis dan terlalu percaya diri dalam memutuskan langkah politik partainya sebelum ada dukungan solid dari internal.

"Menurut saya, SDA (Suryadharma) otoriter dan menunjukkan sikap pemimpin yang enggak demokratis," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, Selasa (22/4/2014), di Jakarta.

Ia berpendapat, sebagai ketua umum partai, Suryadharma seharusnya mampu mengambil keputusan secara kolegial bersama semua pengurus dan sesuai anggaran dasar dan rumat tangga partainya. Namun, langkah yang diambil justru sebaliknya, Suryadharma memberikan sanksi keras kepada pengurus PPP yang berbeda pendapat dengan dirinya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Pengamat politik LIPI, Indria Samego.

Menurut Indria, situasinya bisa saja berbeda jika ketokohan Suryadharma menyamai ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat atau Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Namun, figur Suryadharma tak mendapat dukungan penuh dari internal PPP dan ini telah terasa sejak muktamar pemilihan Ketua Umum PPP digelar beberapa waktu lalu.

"SDA juga terlalu pede (percaya diri), dianggapnya dia bisa melakukan tindakan sesuai hatinya. Ini kan berbeda, ketokohannya di PPP tidak didukung penuh," ujarnya.

Kisruh di PPP berawal ketika Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu (23/4/2014). Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pengurus lain di PPP menilai tindakan Suryadharma itu menyalahi hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) partai. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite dewan pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang pekan lalu mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.