Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Indonesia Raya Bisa Bawa Pilpres Hingga Dua Putaran

Kompas.com - 21/04/2014, 22:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kehadiran poros Indonesia Raya diperkirakan akan memengaruhi konstelasi politik jelang pemilu presiden mendatang. Poros tersebut diperkirakan mampu menjadi kuda hitam, dengan catatan tidak bergabung ke dalam tiga poros lain.

"Kalau ini solid, menurut saya, Indonesia Raya akan menjadi 'kuda hitam' di dalam peta koalisi dan itu yang tidak pernah diprediksi lawan politik sebelumnya," kata pengamat politik Polcom Institute, Heri Budianto, Senin (21/4/2014).

Poros lain yang dimaksud Heri adalah koalisi yang dibentuk oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, maupun Partai Gerindra. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, ketiga partai itu diperkirakan menjadi partai papan atas dengan perolehan suara tertinggi. Selain itu, ketiga partai tersebut paling berpotensi mengajukan bakal calon presiden pada pilpres mendatang.

Heri menambahkan, dengan kehadiran poros Indonesia Raya, kemungkinan pasangan capres yang akan bertarung pada pilpres bertambah menjadi empat pasang. Dengan demikian, distribusi suara akan semakin terpencar.

"Kalau ada empat pasang capres yang bertarung pada kontestasi pilpres, maka nanti bisa membuat pilpres berlangsung dua putaran," ujarnya.

Kamis (17/4/2014) lalu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengeluarkan usulan tentang koalisi Indonesia Raya. Koalisi itu dianggap Amien sebagai penyempurna koalisi poros tengah yang diisi oleh sebanyak mungkin partai politik. Amien menyampaikan usulan itu dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan seluruh partai berbasis massa Islam dan sejumlah ormas Islam. Usulan itu dilandasi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun Indonesia yang majemuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com