Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Belum Bocorkan Visi dan Misinya sebagai Capres

Kompas.com - 16/04/2014, 18:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mulai disinggung soal visi misinya. Selama ini, pasca-mendeklarasikan diri sebagai bakal capres, Jokowi belum pernah memaparkan apa yang akan dilakukannya untuk Indonesia jika terpillih menjadi presiden.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, ada alasan yang melatari mengapa Jokowi belum bicara soal visi misi. Ia mengatakan, Jokowi akan maju sebagai bakal capres yang diusung partai politik, bukan perseorangan.

"Maka, visi dan misi yang akan dilaksanakan juga berdasarkan partai, bukan Jokowi pribadi," kata Basarah, saat dijumpai di kantor JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014) petang.

Namun, kata Basarah, bukan berarti Jokowi tak memiliki visi dan misi. Hal itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Saat ini, PDI-P masih fokus pada hasil pemilu legislatif. Visi dan misi  masih terus digodok oleh tim tersendiri. Visi dan misi yang akan diperjuangkan oleh Jokowi, lanjut Basarah, merupakan representasi dari semua partai politik yang berkoalisi dengan PDI-P. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh dari semua partai koalisi.

"Sekarang kita baru masuk tahapan pileg, visi dan misi capres baru disampaikan usai pileg. Setelah itu, Jokowi baru akan masuk pada substansi," kata dia.

Sebelumnya, ketika ditanya soal visi dan misi, Jokowi hanya memberikan beberapa hal, di antaranya, di sektor ekonomi. Ia mengatakan, kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro, tetapi juga di ekonomi mikro.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, menilai, sebagai bakal capres, Jokowi harus memaparkan visi dan misinya membangun Indonesia. Jokowi, menurutnya, tidak cukup hanya tampil sederhana dan apa adanya di depan publik.

Sikap Jokowi yang selalu tampil sederhana dianggap Burhanuddin menarik bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun, untuk kalangan menengah ke atas, Jokowi harus memikatnya dengan visi dan misi yang jelas, terukur, dan rasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com