Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Prabowo Butuh Pendamping yang Bisa Tutupi Isu Pelanggaran HAM"

Kompas.com - 16/04/2014, 03:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai, bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto membutuhkan bakal calon wakil presiden yang bisa menutupi kelemahannya.

Menurut Boni, di antara kelemahan mantan Danjen Kopassus itu adalah isu pelanggaran hak asasi manusia pada 1998. "Yang dipilih harus bersih karena dia (Prabowo) bermasalah. Jadi bisa mem-back-up kelemahan dia," kata Boni di Jakarta, Selasa (15/4/2014) sore.

Prabowo, menurut Boni, tidak boleh memilih calon yang hanya bisa mendongkrak popularitas. Sebab, ujar dia, saat ini sosok Prabowo sudah cukup populer meskipun masih kalah dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo.

Dengan memilih calon yang bersih, menurut Boni, Prabowo akan dapat menutup sebagian kesalahannya pada masa lalu. "Jadi, wakil dia tidak boleh pragmatis, kalau seperti Hatta (Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa) masih susah karena dia juga bermasalah. Dia harus benar-benar bersih."

Selain itu, Boni juga menilai sosok Prabowo masih mempunyai kelemahan dalam hal elektabilitas partai. Gerindra yang diperkirakan hanya mendapatkan suara sekitar 12 persen pada pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, menurut dia, tidak cukup kuat untuk bersaing pada pilpres.

"Prabowo butuh yang punya kekuatan partai," kata Boni. "(Sosok pendampingnya harus) bisa mendongkrak Prabowo yang menjadi pesaing terberat Jokowi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com