Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Dari Prada sampai Jenderal Ada di Tangan Saya!

Kompas.com - 15/04/2014, 08:42 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko angkat bicara seputar isu adanya kelompok-kelompok di internal TNI menjelang Pemilihan Presiden 2014. Moeldoko mengatakan, ia mengikuti perkembangan tersebut melalui pemberitaan dan menegaskan bahwa TNI berada di bawah kendalinya sebagai Panglima TNI.

"Saya tegaskan tidak ada pengelompokan di TNI. Tidak ada TNI A berkiblat ke TNI B, TNI C berkiblat ke TNI D, tidak ada. Semua, seluruh prajurit saya kiblatnya satu, Panglima TNI. Saya ingin nyatakan, kendali komando sepenuhnya ada di tangan TNI," kata Moeldoko saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (14/4/2014).

Ia berharap pernyataannya ini tidak membuat isu tersebut berkembang sehingga bisa memberikan suasana tak nyaman pada pelaksanaan pilpres mendatang.

"Saya selaku Panglima TNI yakin dari mulai (pangkat) prada sampai jenderal di tangan saya. Kenapa ada blok itu, saya juga enggak mengerti. Tapi ini saya harus respons karena berkembang di media sosial. Jangan masyarakat kemudian terbawa situasi," jelas Moeldoko.

Sementara terkait langkah politik sejumlah purnawirawan TNI, ia tak mau mengomentari lebih jauh. Menurut dia, mereka adalah para senior yang telah menjadi warga negara biasa dan memiliki hak politik.

"Itu bagian dinamika politik. Dan, siapa pun bisa melakukan sepanjang sudah memang menjadi warga negara, bukan lagi TNI," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, diberitakan Antara, lembaga Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia menilai sejumlah purnawirawan TNI yang mendukung capres tertentu telah memperburuk citra lembaga di mata publik. Dukungan purnawirawan TNI terhadap sejumlah capres dinilai bisa membuat persepsi bahwa korps angkatan bersenjata itu mengalami perpecahan sekaligus tidak menjaga netralitas.

Peneliti CIReS Hariyadi Wirawan menyatakan, dukungan purnawirawan TNI untuk capres tertentu dinilai sebagai sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan komitmen kesatuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2014. Meski demikian, menurut dia, purnawirawan yang mendukung capres tertentu tidak melakukan pelanggaran karena ia telah lepas dari instansi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com