Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Tidak Mau Ikutan Koalisi "Grasak-grusuk"

Kompas.com - 14/04/2014, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak mau terburu-buru melakukan koalisi dengan partai lain dalam menghadapi pemilu presiden mendatang. Ia menyadari bahwa elite parpol lain tengah berlomba untuk mendapatkan rekan koalisi.

Seperti yang dilakukan bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi yang langsung mendatangi pimpinan tiga partai sekaligus, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, menurut Hidayat, PKS mempunyai cara sendiri dalam melakukan koalisi dan tak akan mengikuti cara itu.

"Karena memang prioritas kami saat ini bukan di koalisi. Kami tidak mau ikutan koalisi grasak-grusuk seperti itu," kata Hidayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/4/2014).

Menurut Hidayat, saat ini PKS masih fokus dalam mengawal penghitungan suara di lapangan. Ia menilai, penghitungan suara harus terus dikawal dengan baik sehingga tidak menimbulkan kecurangan.

"Di lapangan, semuanya masih belum selesai. Masih ada yang pencoblosan ulang karena bermasalah. Masih ada suara di luar negeri," kata Hidayat.

Bakal capres Pemilihan Rakyat PKS itu meyakini, jika proses penghitungan suara manual dilakukan dengan benar, maka suara partainya bisa melampaui hasil hitung cepat sekitar 7 persen. Ia mengatakan, partainya tidak terlalu percaya dengan proses hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

"Karena dalam hitungan laporan TPS di Jakarta saja kita sudah masuk minimal tiga besar. Kami meyakini perhitungan suara harus dikritisi diawasi. Hitungan real count yang jadi acuan," ujarnya.

Mantan Presiden PKS itu juga mengaku tidak khawatir jika PKS tidak mendapatkan rekan koalisi. Menurut dia, PKS punya sejarah dan pengalaman yang panjang dalam melakukan koalisi dalam berbagai pemerintahan.

"Kita pernah bergabung di poros tengah, kita juga pernah mendukung partai Islam dengan mengusung Pak Amien Rais dari PAN. Kita juga bahkan pernah sendirian di pemerintahan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com