Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Efek Jokowi Terhambat Perpecahan di Internal PDI-P

Kompas.com - 11/04/2014, 23:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PolcoMM Heri Budianto menilai, pencapresan Joko Widodo tidak berdampak besar tehadap perolehan suara PDI-P karena adanya perpecahan di internal partai. Menurutnya, di internal PDI-P, masih banyak yang menginginkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maju kembali menjadi capres.

"Ketika Jokowi diputuskan untuk menjadi capres oleh PDI-P, banyak loyalis Mega yang mempunyai basis cukup besar di PDI-P kecewa. Mereka selama ini menilai, PDI-P ya Bung Karno. Jadi harus penerus darah Bung Karno yang maju lagi menjadi presiden," kata Heri, saat ditemui usai diskusi 'Membaca Arah Koalisi Partai Politik', di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (11/10/2014) siang.

Apalagi, menurutnya, PDI-P selama ini sangat identik dengan sosok Megawati, bukan Jokowi. Sosok yang selalu ditonjolkan selama 5 tahun belakangan ini, menurutnya, adalah Megawati bersama putrinya yang juga Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani.

"Di indonesia ini politik ketokohan memang masih mengandalkan Ketua Umum. Gerindra dengan Prabowo, SBY dengan Demokrat, jadi PDI-P dengan Megawati. Sosok Jokowi tidak dominan," tambahnya.

Momentum pencapresan Jokowi, menurut Heri, terlambat sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh PDI-P, juga kurang masif.

"Padahal kalau mereka berhasil meng-endorse Jokowi sebagai capres, pasti akan dapat hasil maksimal. Bukan dari orang-orang yang sudah mempunyai suara ideolgis, tapi dari swing voters," ujarnya.

Heri meyakini, sosok Jokowi akan tetap unggul pada Pemilihan Presiden mendatang. "Prediksi saya kalau hanya ada dua sampai tiga pasangan capres-cawapres, hasilnya akan satu putaran. Tapi kalau bisa sampai empat pasang, mungkin akan dua putaran," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com