Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lirik Demokrat, PKB Jajaki PDI-P dan Gerindra

Kompas.com - 11/04/2014, 09:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai melakukan langkah politk untuk menjajaki peluang koalisi dengan sejumlah partai. PKB tak lagi bertumpu pada Partai Demokrat sebagai mitra koalisi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far mengatakan, partainya tengah membuka jalan komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Gerindra. Dua partai papan atas Pemilu 2014. Menurut Marwan, dalam bacaan PKB, akan ada tiga blok koalisi yang mungkin terbentuk menjelang pemilihan presiden. Pertama, koalisi yang akan mengusung bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo; kedua, koalisi pengusung bakal calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie; dan ketiga, koalisi pengusung bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Dari ketiga itu, PKB akan fokus pada PDI-P dan Gerindra.

"Melalui second line pengurus partai, kami mulai intensif melakukan komunikasi ke PDI-P dan Gerindra. Sekarang fokusnya dua partai itu dulu," ujar Marwan saat dihubungi Jumat (11/4/2014).

Marwan mengatakan, PDI-P dan PKB memiliki catatan historis yang baik di masa lalu. PDI-P, kata Marwan, memiliki kedekatan historis dengan Nahdlatul Ulama yang menjadi basis utama PKB. Massa di akar rumput antara dua partai ini pun, kata Marwan, cukup baik.

Sementara itu, dengan Partai Gerindra, menurutnya, Prabowo tetap memiliki keunggulan elektabilitas yang berpeluang menyaingi elektabilitas Jokowi. Namun, belum diputuskan ke mana PKB akan berlabuh. Marwan mengungkapkan, PKB masih melakukan konsultasi dengan para kiai NU. 

"Sekarang sedang kami timang-timang. Kami ingin koalisi produktif, bukan dagang sapi sehingga bisa tercipta pemerintahan kuat," katanya.

Sementara itu, mengenai kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat, Marwan mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Hanya, lanjut dia, saat ini Partai Demokrat belum memiliki calon presiden. Selain itu, Partai Demokrat menurunkan targetnya menjadi calon wakil presiden.

PKB, kata Marwan, kini juga memiliki target realistis dengan hanya mengajukan calon wakil presiden. Untuk tokoh yang diajukan sebagai cawapres, PKB masih menimbang tiga nama, yaitu Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla.

Koalisi partai Islam hanya utopia

Mengenai peluang bersatunya partai-partai berbasis massa Islam dalam barisan koalisi, Marwan menilai, akan sulit diwujudkan karena ego masing-masing partai. Ego yang dimaksud Marwan adalah terkait ideologi. PKB masih lebih condong berkoalisi dengan partai-partai berhaluan nasionalis.

"Untuk mengumpulkan duduk satu meja partai-partai Islam itu sulit sekali. Terkadang, lebih baik kalau kami berkomunikasi dengan partai nasionalis," ujar Marwan.

Koalisi poros tengah jilid II yang sempat mengemuka tahun lalu, dianggapnya tak lagi relevan. "Koalisi poros tengah jilid II bisa disebut hanya utopia karena zamannya sudah beda. Kalau dulu kan masih dipilih MPR, sekarang petanya sama sekali beda," kata anggota Komisi V DPR itu.

Akan tetapi, Marwan mengatakan, partai-partai Islam bisa saja membuat kejutan apabila ada seorang solidarity maker yang menggabungkan partai-partai ini. "Semua hal bisa terjadi karena tidak ada partai yang dominan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com