Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi Hasan: Hidup Mati Saya untuk PKS

Kompas.com - 09/04/2014, 11:27 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Legislatif 2014, di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di Rumah Tahanan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (9/4/2014). Saat memasuki TPS pagi ini, Luthfi terlihat sumringah. Dia pun menunjukkan salam tiga jari kepada para wartawan. Angka tiga merupakan nomor urut PKS untuk pemilu tahun ini.

Seusai memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Luthfi mengatakan kepada wartawan bahwa dia masih mendukung PKS.

"Hidup mati saya untuk PKS," kata Luthfi.

Terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi ini mengaku optimistis PKS akan masuk dalam tiga besar pemenang pemilu.

"Pasti tiga besar," katanya.

Saat ditanya bagaimana rasanya memilih di dalam tahanan, Luthfi mengatakan, biasa saja.

Sahabat Luthfi, Ahmad Fathanah, juga mencoblos di Rutan Gedung KPK. Saat memasuki TPS, Fathanah juga terlihat sumringah. Seusai mencoblos, ia juga mengaku memilih PKS. Kepada wartawan, Fathanah berkata, "Ini kotaknya ada berapa?" sambil menunjuk tiga kotak suara yang terdapat di TPS.

Hari ini, sebanyak 22 tahanan KPK melaksanakan pemilihan legislatif di TPS di Rutan KPK. Sebanyak 22 tahanan itu terdiri dari 9 tahanan Rumah Tahanan Guntur, dan 13 tahanan Rutan Gedung KPK. Mereka dibawa ke TPS Rutan KPK dengan pengawalan petugas. Semuanya tampak mengenakan baju tahanan ketika memasuki TPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com