Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baku Tembak di Perbatasan RI-Papua Niugini Tak Terkait Pemilu

Kompas.com - 07/04/2014, 23:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peristiwa baku tembak di perbatasan RI-Papua Niugini dipastikan tidak terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2014 yang sedang berlangsung. Peristiwa tersebut murni karena adanya aksi kelompok separatis yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata.

"Peristiwa di perbatasan Papua-Papua Niugini itu tidak terkait dengan pemilu," kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Senin (7/4/2014).

Sutarman mengatakan, peristiwa itu bermula dari adanya upaya penurunan bendera merah putih pada menara suar perbatasan. Bendera tersebut diturunkan oleh sekitar 40 orang dari kelompok mereka untuk kemudian diganti dengan bendera bintang kejora. Melihat hal tersebut, Sutarman menambahkan, aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri lalu mengambil langkah tegas sehingga peristiwa baku tembak antar-keduanya pun tak bisa terhindarkan.

"Mereka menembak tower pemantau hingga kaca pecah dan mengakibatkan luka-luka," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan anggota kelompok sipil bersenjata (KSB) di perbatasan RI-Papua Niugini, Sabtu (5/4/2014) pagi, menyebabkan dua anggota terluka. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kontak senjata yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIT itu menyebabkan Kapolres Kota Jayapura AKBP Alfred Papare dan seorang anggota TNI-AD Tugino mengalami luka akibat serpihan kaca gedung yang terkena peluru.

Insiden terlukanya kedua aparat keamanan itu berawal saat mereka memantau situasi di sekitar perbatasan sesaat setelah kelompok sipil bersenjata mengibarkan bendera bintang kejora pada menara suar di perbatasan kedua negara. Kemudian terjadi baku tembak dan peluru mengenai kaca gedung menara suar. Kaca-kaca itulah yang melukai kedua aparat tersebut. Mereka kemudian segera dievakuasi untuk mendapat perawatan di Jayapura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com