Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Apresiasi Penyelenggaraan Kampanye Damai

Kompas.com - 05/04/2014, 22:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengapresiasi pelaksanaan kampanye skala nasional jelang Pemilu Legislatif 2014 yang berlangsung baik, aman, dan tertib. Ia mengimbau agar kondisi ini tetap dipertahankan hingga pemilu berlangsung.

Djoko mengatakan, setiap partai politik sudah berkomitmen dan berupaya maksimal untuk menyampaikan visi dan misi partainya dalam kampanye serta menjaga konstituennya untuk tetap bertindak tertib selama kampanye. "Saya menghargai segala upaya dan pelaksanaan komitmen damai ini," kata Djoko melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/4/2014).

Hari ini semua partai politik menyelesaikan kampanyenya dan akan memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara pada Rabu (9/4/2014) pekan depan. Djoko berharap agar pimpinan parpol dapat berkonsolidasi kembali dan bertekad menciptakan kondisi aman dan tertib sebelum pencoblosan.

Ia juga mengimbau agar segala bentuk ketidakpuasan ataupun protes atas penyelenggaraan pemilu disampaikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar seluruh pemimpin elemen, baik parpol maupun masyarakat, tetap berpartisipasi menjaga penyelenggaraan pesta demokrasi secara lancar dan tertib. "Hindari tindakan kekerasan dan main hakim sendiri," kata Djoko.

Sebelum kampanye berlangsung, pimpinan 12 partai politik peserta pemilu nasional 2014 berjanji akan menciptakan pemilu aman, tertib, damai, berkualitas dan berintegritas. Janji tersebut disampaikan dalam acara "Deklarasi Kampanye Pemilu Berintegritas" di lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014). Deklarasi tersebut digelar menjelang kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai pada Minggu (16/3/2014) dan berakhir hari ini. Mulai besok, semua partai maupun calon anggota legislatif dilarang berkampanye hingga pemungutan suara pada 9 April.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com