Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Nyatakan Iklan "Kutagih Janjimu" Jokowi dari Pihak Lain

Kompas.com - 05/04/2014, 19:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, iklan "Kutagih Janjimu" yang muncul di tiga stasiun televisi milik MNC Group tidak dibuat oleh pihak lain. Menurut dia, ketiga televisi naungannya hanya menayangkan iklan itu dengan proses yang sama dengan iklan-iklan lain.

"Itu iklan dari pihak lain. Jadi pada waktu masuk ke direksinya tiga televisi kita, RCTI, MNC dan Global TV, kita sudah teliti melihat. Jelas ada anggaran dasarnya, ordernya, lulus lembaga sensor film. Itu murni dari pihak lain," kata Hary seusai mengisi kampanye akbar Partai Hati Nurani Rakyat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (5/4/2014) sore.

Ia tidak menjelaskan siapa pemasang iklan tersebut. Hary mengaku tdak mengetahui pasti mengapa iklan itu hanya ada di tiga televisi pada grup usahanya. "Ya, mungkin dari televisi lain tidak menerima, kan bisa saja ada kebijakan yang berbeda (dalam menerima iklan)," ujar calon wakil presiden RI dari Partai Hanura tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menetapkan bahwa iklan yang menayangkan cuplikan janji Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi untuk membenahi Jakarta selama 5 tahun itu menyudutkan Jokowi, yang kini maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. KPI juga telah melayangkan teguran kepada RCTI, Global TV dan MNC TV.

Jokowi yang merasa dirugikan dengan adanya iklan itu mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum. Dia menilai iklan tersebut sebagai bentuk negative campaign. Selain itu, iklan tersebut juga menggunakan gambar wajahnya tanpa izin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com