Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK: Lapas Tempat Sempurna Melakukan Kejahatan

Kompas.com - 05/04/2014, 12:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyayangkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menurutnya saat ini masih sangat memprihatinkan. Bambang menilai, bukannya membuat para penjahat jera, lapas justru menjadi tempat bagi para penjahat itu untuk melakukan kejahatannya.

"Proses penegakan hukum itu berakhirnya di lapas, tapi kenapa lapas justru kondisinya seperti sekarang? Lapas tempat sempurna melakukan kejahatan," kata Bambang dalam peluncuran dan diskusi buku Mahfud MD Bersih dan Membersihkan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (5/4/2014) siang.

Padahal, lanjutnya, sebelum dijebloskan ke dalam lapas, pelaku kejahatan sudah terlebih dahulu melalui proses penegakan hukum yang sangat panjang. Namun, proses itu harus sia-sia karena kondisi lapas yang buruk.

"Proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai masuk ke pengadilan dan akhirnya divonis bersalah dan masuk ke dalam lapas. Jadi untuk apa semua proses penegakan hukum itu kalau di lapas mereka justru bisa melakukan apa saja?" kata Bambang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam empat periode terakhir saja, kata Bambang, selalu dipusingkan dengan masalah lapas ini. Namun, belum ada penyelesaian yang tuntas hingga saat ini.

"Semua Menteri Hukum dan HAM itu semua ngomongnya pasti soal penjara. Karena di penjara kita memang bisa apa saja. Kita bisa mesen soto ayam, soto banjar, minta cewek minta cowok, bahkan bikin narkoba di dalam situ juga bisa," jelas Bambang.

Ke depannya, Bambang berharap masalah klasik di dalam lapas ini bisa dibenahi. Dengan begitu, kerja aparat penegak hukum yang dinilainya sudah cukup baik, tidak akan sia-sia.

Hadir dalam acara itu, penulis buku Mahfud MD, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dja'far, dan Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com