Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awas, Penumpang Pesawat Bisa Diduga Teroris bila Tiket Tak Sesuai Identitas

Kompas.com - 04/04/2014, 16:01 WIB
Yohanes Debrito Neonnub

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Ini peringatan bagi siapa pun yang memesan tiket pesawat terbang. Jika nama dalam tiket tersebut tidak sesuai dengan nama pada kartu identitas Anda, petugas bandara berhak menolak tiket tersebut atau bahkan mencurigai Anda sebagai teroris.

General Affairs Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudhis Tiawan mengatakan, sejak Februari 2014 PT Angkasa Pura II menerapkan pemeriksaan ketat terhadap calon penumpang pesawat. Bila tiket tidak sesuai identitas penumpang, maka penumpang ditolak naik pesawat.

"Petugas keamanan bandara berhak menolak penumpang yang tidak memiliki ID atau ID tidak sesuai nama yang tertera dalam tiket. Bila ID tidak sesuai, penumpang tersebut bisa dicurigai sebagai terduga teroris," kata Yudhis kepada Kompas.com, Jumat (4/4/2014).

Menurut Yudhis, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan pengamanan bandara. Bila penumpang ingin menggunakan jasa pesawat, maka diwajibkan melengkapi dokumen yakni tiket dan kartu identitas. Penumpang bisa menunjukkan salah satu ID yang diakui secara hukum, seperti KTP, kartu keluarga, paspor, atau SIM. Selain itu, penumpang juga dapat menunjukkan kartu ATM bila namanya tertera di kartu tersebut.

Yudhis mengatakan, sejak 21 Februari 2014 hingga saat ini, tercatat sebanyak 150 penumpang ditolak naik pesawat karena tidak memiliki ID atau ID berbeda dari nama penumpang dalam tiket. Bila penumpang tidak memiliki dokumen lengkap, maka calon penumpang akan dilarang check in dan naik pesawat.

Selain itu, penumpang yang tak memiliki identitas sama dengan tiket pesawat tidak akan mendapatkan asuransi bila terjadi musibah dalam penerbangan. Penumpang tersebut juga tidak akan mendapatkan kompensasi bila pesawat delay. Jika barang di bagasi hilang atau rusak, maka penumpang tidak bisa mengklaim atau mendapatkan ganti rugi.

"Apabila dilakukan dengan tertib, penumpang yang diuntungkan. Selain itu, ini juga untuk menghilangkan praktik percaloan di bandara," ujar Yudhis.

Yudhis membantah bila peningkatan pemeriksaan identitas calon penumpang terkait hilangnya pesawat MH370 milik Malaysia Airlines. Ia mengatakan, hilangnya pesawat MH370 itu merupakan sebuah peringatan bagi PT Angkasa Pura untuk semakin meningkatkan keamanan bandara dan penerbangan. Namun, kata dia, pemeriksaan secara ketat terhadap penumpang sudah dilakukan jauh hari sebelum MH370 hilang dan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com