KPK Ancam Tindak Siapa Pun Termasuk Menteri yang Gunakan Dana Bansos

Sebelumnya, KPK telah meminta para caleg petahana untuk menghindari pemberian hadiah atau gratifikasi. Jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari, pemberian hadiah tersebut bisa digolongkan suap dan berpotensi sebagai pelanggaran hukum. Untuk mengawasi maraknya gratifikasi menjelang pemilu ini, kata Busyro, KPK sudah membentuk jaringan di daerah-daerah.

"Kami punya jejaring di daerah-daerah, masyarakat juga sering berikan laporan kepada kami, baik diminta maupun tidak," ujarnya.

Terkait penggunaan dana bansos, KPK telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut isinya meminta Presiden agar memusatkan pengelolaan dana bansos di Kementerian Sosial. Selama ini, KPK menemukan alokasi dana bansos yang menyebar di sejumlah kementerian sehingga rawan diselewengkan.

Selain itu, sebelumnya KPK telah mengirimkan surat kepada kepala-kepala daerah tingkat I yang isinya mengimbau agar pengelolaan dana bansos mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang menganut prinsip akuntabilitas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Surat kepada kepala daerah ini dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada). KPK menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bansos menjelang pilkada.