Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2014, 08:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAWA TENGAH, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat hadir di lapangan PRPP Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/3/2014) siang. Panas terik dan hawa panas mengiringi kehadiran SBY beserta Ani Yudhoyono yang datang menggunakan mobil Toyota Land Cruiser B 7 PD.

Setelah tiba, SBY dan Ani Yudhoyono beserta sejumlah elite Partai Demokrat seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Pramono Edhie Wibowo, dan Agus Hermanto menaiki panggung. SBY langsung menuju bagian panggung yang menjorok ke depan.

Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna biru dan topi layaknya tentara dengan warna senada, SBY menyapa warga Semarang dengan bahasa Jawa. SBY lalu berorasi sekitar 30 menit dengan suara parau. Orasi SBY pun diselingi nyanyian lagu "Rumah Kita" yang kini menjadi ciri khas kampanye Partai Demokrat.

Selama berdiri di atas panggung, sinar terik matahari mengarah ke wajah SBY. Suasana semakin membuat "gerah" lantaran banyaknya simpatisan dan kader Demokrat yang hadir. Setidaknya ada 10.000 orang hadir saat itu.

Keringat pun bercucuran dari muka dan leher SBY. Hal ini sangat terlihat saat SBY turun panggung dan bersalaman dengan ribuan orang.

Bagi waktu

SBY harus membagi waktu dan konsentrasinya untuk mengurus negara dengan setumpuk persoalan dan mengurus Partai Demokrat yang pamornya tengah turun. Kesibukan SBY ini tak ayal membuat kondisi fisiknya tak prima.

Suara parau sang Presiden tak hanya terdengar saat orasi di Semarang. Ketika kampanye di Bantul 17 Maret lalu, atau sehari setelah rombongan kepresidenan bermalam di Riau untuk mengatasi kabut asap, suara SBY terdengar serak. Wajahnya pun terlihat lelah.

Untuk membagi waktu, SBY terkadang menyelipkan agenda kampanye di sela-sela kunjungan kerjanya sebagai Presiden. Misalnya, saat berkunjung ke Brebes (25 Maret) dan Medan (27 Maret). Tak jarang juga dalam satu hari SBY bekerja sebagai Presiden dan Ketua Umum. Pagi hari SBY menggelar rapat terbatas, lalu terbang ke daerah untuk berkampanye.

Banyak yang memprotes sikap SBY yang terlibat dalam kampanye. Apalagi, setelah Menko Polhukam Djoko Suyanto mengakui bahwa biaya penerbangan SBY untuk kampanye ditanggung negara. Belakangan, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi meralat ucapan Djoko dan menyatakan biaya pesawat untuk mengangkut SBY ketika bertolak ke daerah untuk kampanye ditanggung oleh partai.

Pertaruhan reputasi SBY

Pemilu 2014 merupakan tahun penentuan bagi SBY. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ary Dwipayana mengatakan, SBY mempunyai dua kepentingan saat ini, yaitu menyiapkan akhir pemerintahan yang mulus dan harus mengembalikan harga diri partainya setelah berbagai kasus korupsi menghantam sejumlah elite partai itu.

"Ini pertaruhan terakhir SBY karena bagi SBY ini pertaruhan reputasinya sebagai Ketua Umum untuk mengangkat suara Demokrat. SBY pun harus menunjukkan kewibawaan sebagai kepala negara. Ini yang sebabkan kunker ke berbagai daerah," ucap Ary.

Demokrat, kritik Ary, terlalu bergantung pada sosok SBY. Hal ini dinilai negatif bagi kerja-kerja partai. Ketergantungan Demokrat pada SBY terlihat pada jargon kampanye yang menyebut "Partai Demokrat, Partainya SBY".

Saat SBY tak bisa hadir kampanye karena sibuk mengurus kabut asap di Riau, sang istri yang menggantikan posisi SBY sebagai juru kampanye utama. Padahal, Ani tak masuk struktur kepengurusan partai. Sementara Ibas hanya berperan memeriahkan panggung dengan melambaikan tangan.

Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha mengatakan, Demokrat bersikap realistis dan rasional dengan hanya mengedepankan sosok SBY. "Partai ini sangat bergantung pada persepsi pemerintahan karena persepsi sebagai partai anti-korupsi dan bersih tak bisa lagi diandalkan," kata Hanta.

Para peserta konvensi capres Partai Demokrat, lanjutnya, juga tak bisa menggantikan sosok SBY. Namun, Hanta menilai, SBY sekarang tidak sefenomenal ketika Pemilu 2004 atau 2009. Apalagi, SBY bukanlah salah satu bakal capres.

"Sudah mengalami penurunan pengaruh kharisma. Oleh karena itu, program pemerintahan harus disosialisasikan dengan baik melalui caleg-calegnya," kata Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com