Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, Percuma Kita Kerja Keras kalau Ada Kecurangan!

Kompas.com - 28/03/2014, 04:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

SUKABUMI, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengingatkan kader dan simpatisan partainya tentang potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014.

"Kita semua harus berhati-hati. Percuma kita kerja keras untuk memenangkan pemilu legislatif mendatang kalau ternyata nantinya ada kecurangan," kata Jokowi saat berorasi di depan kader PDI-P Sukabumi di Rumah Makan Lembur Kuring 3, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/3/2014) malam.

Hal serupa kembali diungkapkan Jokowi saat mengunjungi kantor DPC PDI-P Sukabumi. Jika sudah terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu, dia khawatir PDI-P yang seharusnya mendapatkan suara maksimal, justru akan mendapatkan suara minimal.

Kuncinya, kata Jokowi, saksi di tempat pemungutan suara (TPS) harus bekerja maksimal untuk mengawasi proses pencoblosan. "Di satu TPS misalnya kita dapat 280 suara dari total 300 suara yang ada. Kalau saksi enggak dijaga, TPS enggak dijaga, bisa hilang 0-nya, tinggal 28," ujar Jokowi memberikan contoh kecurangan.

Ketika dikonfirmasi seusai kunjungan, Jokowi mengaku mengkhawatirkan potensi kecurangan tersebut karena berkaca pada Pemilu 2004 dan 2009. Menurut dia, terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

"Pemilu sebelum-sebelumnya kan seperti itu, jadi ini harus diingatkan. Kalau tidak, bisa terjadi lagi kan kecurangan yang sama," ujar Jokowi. Namun, dia menambahkan bahwa PDI-P sekarang sudah punya solusi untuk mengantisipasi dan mengatasi kecurangan semacam itu.

Menurut Jokowi, saat ini partainya sedang mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) yang bisa mengawasi kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan berbagai pihak. "Lima hari lagi sistem itu bisa selesai. Nanti ada di setiap provinsi. Nanti saya ajak teman-teman melihat," ujar dia.

Terkait kegiatan kampanye menjelang Pemilu Legislatif 2014, Jokowi telah mengajukan cuti untuk Jumat (28/3/2014) kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada akhir pekan ini, dia dijadwalkan mengikuti kampanye pemilu legislatif di beberapa kota di Jawa Barat dan Banten. Rangkaian kegiatan kampanye Jokowi akan berlangsung hingga Senin (31/3/2014), yang bertepatan dengan hari libur nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Tapera Tuai Polemik, Komisi IX DPR: Itu untuk Kebaikan Masyarakat

Tapera Tuai Polemik, Komisi IX DPR: Itu untuk Kebaikan Masyarakat

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com