"Jual" Orde Baru, Langkah Mundur Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, strategi Partai Golkar dengan kembali mengungkit keberhasilan pemerintahan orde baru merupakan langkah mundur. Menurutnya, Golkar tak seharusnya bernostalgia dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, kata dia, Golkar mengedepankan isu membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Jangan lupa, kita menurunkan orde baru karena kita ingin membasmi KKN," ujar Siti, seusai diskusi "Masalah Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik", di Gedung SME Tower, Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Pada kontestasi Pemilu 2014 ini, ia memprediksi, kekuatan dan persaingan ketat akan terjadi antara Golkar dan PDI Perjuangan. Untuk menghadapi PDI-P, menurut Siti, Golkar harus memberikan inovasi, gagasan, dan terobosan-terobosan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sejumlah kampanyenya, Partai Golkar "menjual" kejayaan masa orde baru. Salah satunya, dalam kampanye di Palembang, Kamis (20/3/2014).

Dalam orasi di hadapan ribuan peserta kampanye, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal kembali "menjual" nama mantan Presiden Soeharto. Menurut Ical, sapaan akrab Aburizal, Soeharto telah berhasil membawa Indonesia dari negara terbelakang menjadi negara berkembang. Meskipun memiliki kekurangan, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun dinilai Aburizal membawa banyak kebaikan bagi Indonesia.

"Salah satu contohnya, saat Soeharto memimpin, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan," kata dia.

Oleh karena itu, Aburizal mengaku heran dengan sejumlah orang yang mengkritiknya karena membanggakan prestasi Soeharto.

"Sekarang saya tanya, apakah zaman Soeharto itu baik atau buruk menurut Anda? Kemarin saya bilang masa Soeharto itu baik, tetapi semua surat kabar kemudian mengkritik," ujar Ical.