Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kampanye ke Lampung Pakai Pesawat Negara

Kompas.com - 26/03/2014, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono langsung terbang ke Lampung untuk melakukan kampanye Partai Demokrat. Pihak Istana tidak menampik bahwa perjalanan SBY ini—dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat—dibiayai oleh negara.

"Yang jelas perjalanan Presiden dari satu titik ke titik lainnya itu tak lepas dari posisinya sebagai presiden, termasuk pesawat itu," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (26/3/2014).

Djoko mengatakan, perjalanan Presiden dari Jakarta sampai ke tempat tujuan masih menjadi tanggungan negara karena posisi presiden yang tak bisa dilepaskan. Begitu Presiden sampai di lokasi acara dan berganti seragam Partai Demokrat, Djoko mengatakan, hal itu selebihnya menjadi tanggungan partai.

Selama SBY berkampanye di daerah, ada beberapa menteri non-partai yang ikut serta, seperti Djoko, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam. "Ini fungsinya agar Presiden tetap bisa memantau dan menginstruksikan sesuatu terkait perkembangan situasi," kata Djoko.

Djoko mengatakan, para menteri tersebut akan memisahkan diri dari Presiden atau tinggal di hotel mana kala Presiden melakukan kampanye. "Pembagian ini yang selalu kami jaga," kata Djoko.

Sebelum berkampanye di Lampung, SBY telah berkampanye di sejumlah daerah untuk partai. Sebelumnya, SBY berkampanye di Yogyakarta, Tulungagung, Malang, dan Karawang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com