Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sindir Pemerintahan SBY saat Kampanye di Medan

Kompas.com - 23/03/2014, 17:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyindir kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan yang telah berjalan selama dua periode atau sepuluh tahun itu belum banyak memberikan banyak perubahan sebagaimana janjinya.

Ketika berorasi di hadapan simpatisan dan kader Nasdem di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Surya melontarkan pertanyaan yang menyindir pemerintahan SBY.

"Pemerintahan selama 10 tahun bilang banyak kemajuan, banyak pembangunan yang mantap, apakah benar itu? Memang benar ada kemajuan atau tidak?" tanya Surya kepada simpatisannya, Minggu (23/3/2014).

Seperti diketahui, Partai Demokrat yang mengusung SBY, dalam beberapa waktu terakhir telah meluncurkan slogan politiknya yang baru untuk menghadapi Pemilu 2014, yakni "Beri Bukti Bukan Janji". Sebelumnya, partai ini terkenal dengan slogannya yang fenomenal yaitu Katakan Tidak Pada Korupsi.

"Tidak!," kata ribuan masa ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan Surya.

Ia mencontohkan, jika di Sumatera Utara masih banyak wilayah yang hingga saat ini masih belum terjangkau jaringan listrik dan air. Padahal, Indonesia sudah merdeka lebih dari 50 tahun yang lalu.

Surya menegaskan, pemerintah perlu bekerja dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh selalu menggantungkan diri dengan pihak asing.

"Diperlukan seluruh daya upaya untuk membuat yang mau maju untuk maju dan menjadi baik," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com