Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Golkar Sebut Soeharto, PDI-P Soekarno, Kami Boleh Dong Sebut SBY"

Kompas.com - 21/03/2014, 15:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, tak perlu dipersoalkan jika partainya "menjual" nama ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kampanye Pemilu 2014. Ia menilai, apa yang dilakukan Partai Demokrat tak berbeda dengan Partai Golkar dan PDI Perjuangan.  

"Sebenarnya sama saja kan semuanya. Golkar ngomong Soeharto dalam kampanyenya, mereka selalu sebut nama Soeharto. Begitu juga PDI-P, selalu menyebut Soekarno. Kami boleh dong sebut nama SBY," kata Mubarok di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2014) siang.

Meski tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden, menurut Mubarok, SBY masih menjadi ikon Partai Demokrat. 

"Jadi memang dia (SBY) pendirinya, dia juga ikonnya. Saya rasa tidak masalah," ujar Mubarok.

Ketika ditanya, mengapa Demokrat tak "menjual" nama 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Mubarok mengatakan, terlalu dini menggunakan kesebelasnya sebagai ikon. Alasannya, proses konvensi masih dalam tahap awal dan akan memberikan pengaruh bagi partai pada pesta demokrasi 2019.  

"Peserta konvensi itu kan melanjutkan. Konvensi itu nantinya akan mengantar ke 2019 nanti," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, SBY masih digunakan sebagai pendulang suara bagi Partai Demokrat. Ia didaulat menjadi juru kampanye nasional dalam kampanye Partai Demokrat di berbagai daerah.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com