Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Hakim Konstitusi Mengucap Sumpah di Istana Negara

Kompas.com - 21/03/2014, 11:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan pengucapan sumpah jabatan dua hakim konstitusi terpilih di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3/2014). Dua hakim konstitusi itu, yakni Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden nomor 19 P tahun 2014.

Komisi III DPR RI melalui pemungutan suara memutuskan memilih Wahiduddin dan Aswanto menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Keduanya mengisi kekosongan hakim konstitusi pascapemberhentian Akil Mochtar terkait kasus korupsi dan Harjono yang pensiun.

Keputusan terpilihnya dua nama itu dilakukan dengan sistem pemungutan suara (voting). Hasilnya, Wahiduddin dan Aswanto mendapatkan suara terbanyak dari 50 anggota Komisi III. Hasil itu kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR, Kamis (6/3/2014).

Wahiduddin dan Aswanto merupakan dua calon hakim yang sebelumnya direkomendasikan oleh Tim Pakar. Awalnya, Tim Pakar merekomendasikan empat nama kepada Komisi III DPR RI untuk dipilih. Dua calon lain yang direkomendasikan, yakni Ni'matul Huda dan Atip Latipulhayat.

Wahiduddin Adams memperoleh gelar doktor dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia adalah pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM serta pernah bekerja di bawah kepemimpinan Patrialis Akbar dan Mahfud MD dalam kementerian tersebut.

Sementara Aswanto meraih gelar Doktor Hukum Pidana dari Universitas Airlangga. Ia adalah Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com