Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Daftar Gugatan, 17 Caleg DPD Resmi Dicoret

Kompas.com - 20/03/2014, 16:36 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah resmi dicoret sebagai peserta Pemilu 2014. Pasalnya, mereka tidak mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu menutup pendaftaran sengketa pemilu pada Rabu (19/3/2014) pukul 23.59. Hingga pendaftaran ditutup, Bawaslu hanya menerima gugatan 18 dari 35 orang caleg DPD yang dicoret KPU.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengingatkan sembilan pengurus partai politik dan caleg peserta Pemilu 2014 yang dicoret keikutsertaannya di Pemilu 2014 untuk segera mendaftarkan gugatan sengketa pemilu.

"Kalau tidak mendaftar sampai waktu itu, otomatis resmi dicoret. Dianggap menerima keputusan KPU soal pencoretan itu," kata Muhammad.

Caleg DPD yang tidak mendaftar gugatan, yakni Teuku Muhtar Anshari (Aceh), Edison Sianturi (Sumatera Utara), Susilo (Riau), Sinta Paramita Sari (Sumatera Selatan), Johannes Mat Ngare (Nusa Tenggara Timur), Tenggudai Petronela (NTT), Moses Siong (Kalimantan Barat), Jurnais Daranga (Sulawesi Tenggara), La Ode Sabri (Sultra).

Caleg lain, Rahman Jihad (Sultra), Sukiman Pabelu (Sultra), Yafrudin (Sultra), La Ode Rahim (Maluku), Daniel Butu (Papua), Dir Dicky Rumboirusi (Papua), La Jumad (Papua Barat), Usman Difinubun (Papua Barat). Mereka yang mendaftarkan gugatan sengketa pemilu akan menjalani musyawarah pertama pada Jumat (21/3/2014).

Sebelumnya, selain mencoret 35 caleg DPD, sebanyak 9 partai politik di 25 wilayah kabupaten/kota terkena diskualifikasi karena tak mematuhi aturan penyerahan laporan awal dana kampanye yang paling lambat diserahkan 14 hari sebelum kampanye dalam bentuk rapat umum atau pada 2 Maret 2014 pukul 18.00. Bawaslu hanya akan menangani mereka yang mengajukan gugatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com