Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Janggal, Anggaran Bansos Tiga Kementerian Tak Cair

Kompas.com - 19/03/2014, 19:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran bantuan sosial (bansos) tiga kementerian dianggap tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan membintangi anggaran tersebut hingga proses klarifikasi selesai.

"Kementerian-kementerian yang belum jelas anggaran bansosnya masih ditanda bintang sebelum diklarifikasikan," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Agung Laksono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Kementerian yang ditahan dana bansosnya adalah Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal. Di tiga kementerian tersebut, para menterinya merupakan elit partai. Menteri Agama Suryadharma Ali merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan; Menteri Pertanian Suswono berasal dari Partai Keadilan Sejahtera; dan Menteri PDT Helmy Faishal Zaini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Agung mengatakan, tak tahu sampai kapan dana bansos ini ditahan. Dia berharap, setelah pemilu, anggaran Bansos sudah terklarifikasi peruntukannya sehingga bisa dicairkan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau agar penggunaan dana bansos menunggu selesainya pelaksanaan pemilu. 


"Kalau memang tidak berpengaruh pada social protection, kalau perlu jangan dibelanjakan terlebih dahulu, sampai selesainya pemilu. KPK juga rekomendasi seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu sudah mengantongi data program bantuan sosial periode 2013-2014 dari 10 kementerian yang menterinya maju sebagai calon anggota legislatif DPR. Untuk menelisik penggunaan dana bansos ini, Bawaslu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com