Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Gerindra Tak Ungkit Perjanjian Batu Tulis

Kompas.com - 17/03/2014, 10:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menyayangkan sikap Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang terus perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI-P. Dalam perjanjian itu, salah satu poinnya menyebutkan, "Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014".

"Tapi dengan sebuah asumsi bila dalam Pilpres 2009 itu sukses. Artinya Bu Mega jadi presiden dan Prabowo jadi wakil presiden," kata Hasanuddin, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (17/3/2014).

Menurut Hasanuddin, perjanjian itu telah usai dan Gerindra tak perlu terus mengungkitnya. Alasannya, pasangan Mega-Prabowo gagal dalam Pemilihan Presiden 2009. Oleh karena itu, kata Hasanuddin, kesepakatan Batu Tulis dianggap gugur dan tak pernah ada perbincangan lagi soal itu.  

"Kami tak akan bergeming melayani ungkitan-ungkitan itu. Kami sekarang lebih fokus berjuang meyakinkan rakyat, agar rakyat lebih paham dan lebih selektif serta hati-hati memilih pemimpinnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani juga meminta Gerindra tak ikut mencampuri urusan partainya. Selain tak memiliki wewenang, sikap yang terus mengungkit perjanjian Batu Tulis juga dianggapnya menabrak etika. Pasca penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden PDI-P, beredar dokumen perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI-P. Kesepakatan itu berisi beberapa poin, yang salah satunya menyebutkan Mega akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.  

Baca juga:
Soal Perjanjian dengan Gerindra, PDI-P Mengaku Sudah "Move-On"
Gerindra: Penyelesaian Perjanjian Batu Tulis Soal Etika
PDI-P Siap Hadapi Protes Gerindra untuk Pencapresan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com