Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Nyapres", Jokowi Juga Punya Kelemahan

Kompas.com - 16/03/2014, 15:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan menuai berbagai respons. Banyak pihak yang mendukung penetapan tersebut. Namun, bukan berarti tak ada kubu yang memberi kritik.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, sebagai calon presiden, Jokowi masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut dilatarbelakangi minimnya jam terbang Jokowi dalam mengurus konflik yang berskala nasional atau di level internasional.

"Bukan berarti Jokowi tak punya kelemahan karena kelebihannya hanya soal kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan layanan publik," kata Emrus, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2014).

Kekurangan Jokowi yang diungkapkan Emrus antara lain tak memiliki pengalaman mengelola konflik politik, mengelola pertahanan dan keamanan nasional, serta tak memiliki pengalaman di percaturan internasional. Tak adanya jam terbang Jokowi di bidang-bidang tersebut dianggap Emrus sebagai titik lemah dari Gubernur DKI Jakarta itu.

"Belum kelihatan pengalamannya, maka saya artikan sebagai kelemahan," ujarnya.

Dengan begitu, kata Emrus, Jokowi harus didampingi oleh seorang calon presiden yang mampu menutupi kekurangannya. Ia menyarankan, calon pendamping Jokowi adalah orang yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau menteri pertahanan, atau figur yang pernah duduk di Komisi I DPR.

"Saya tak ingin menyebut nama, tapi saya sarankan diambil dari orang-orang tersebut," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com