Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Intrans: Megawati Tokoh Regenerasi Politik 2014

Kompas.com - 14/03/2014, 22:02 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Intrans menyatakan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh yang paling berhak menyandang predikat Tokoh Regenerasi Politik 2014.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu dinilai mampu mencetak kader muda terbanyak dalam sejarah partai banteng.

Hal ini disampaikan Direktur Intrans Andi Saiful Haq saat meluncurkan hasil riset terbaru Intrans tentang tokoh muda paling bersinar dan tokoh regenerasi politik 2014, Jumat (14/3/2014) di Cafe Gallery Taman Ismail Marzuki.

Salah satu faktor yang membuat PDI-P berhasil mencetak kader muda karena posisi sebagai partai oposisi untuk pemerintahan saat ini membuat partai ini makin dibanjiri kader-kader muda yang militan.

Megawati juga dinilai memberikan kepercayaan kepada kader-kader muda PDIP untuk ikut bertarung dalam berbagai Pilkada.

"Bukan hal biasa yang dilakukan semua pimpinan partai politik," ujar Andi.

Dalam menghadapi Pemilu 2104, Megawati juga tidak akan mencalonkan Puan Maharani sebagai capres yang notebene adalah trah Soekarno, anak kandungnya sendiri.

"Hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan melihat berbagai survei yang mendaulat PDI-P sebagai partai dengan elektabilitas tinggi di atas dua puluh persen yang mampu mencalonkan capres dan cawapres sendiri," terangnya.

Seperti diberitakan, Megawati akhirnya memutuskan untuk memberi mandat kepada Joko Widodo atau Jokowi menjadi calon presiden PDI-P, Jumat sore tadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com