Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Verifikasi 48 Lembaga Survei Pemilu

Kompas.com - 12/03/2014, 08:56 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, sebanyak 48 lembaga survei politik sudah mendaftar ke KPU. Puluhan lembaga survei ini akan melakukan survei terkait pemilu.

KPU akan melakukan verifikasi lembaga-lembaga survei yang sudah mendaftarkan diri sebelum mengeluarkan keterangan terdaftar.

"Sudah ada 48 lembaga yang mendaftar. Kami harus memverifikasi dulu, apakah memenuhi syarat, lembaganya," ujar Hadar, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014) malam.

Ia mengatakan, salah satu faktor yang akan diverifikasi adalah sumber dana penelitian. Verifikasi yang dilakukan sebatas kelengkapan administrasi.

"Kami juga tidak akan ke lapangan, mengecek bank-nya, betul atau tidak digunakan lembaga yang bersangkutan," ujarnya.

Hadar menuturkan, pendaftaran terakhir lembaga survei pada Senin (10/4/2014).

Sejak Januari lalu, sudah sudah ada lembaga survei yang mendaftar. Namun, hingga saat ini belum satu pun lembaga survei yang dinyatakan memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah menyertakan profil lembaga, domisili lembaga, metodologi yang jelas, dan menyebutkan sumber dana penelitian. 

"Kami akan rapat pleno dulu. Mudah-mudahan segera sajalah," ujar dia.

Empat puluh delapan lembaga survei tersebut adalah:

1. Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. Citra Komunikasi LSI
3. Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. Citra Publik Indonesia
6. Indikator Politik Indonesia
7. Data Lembaga Survei Indonesia
8. Lingkaran Survei Indonesia
9. Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. Cyrus Nusantara dan Citra Publik
12. Media Survei
13. Saiful Muzani Research and Consulting
14. Cirus Surveyors Group
15. Lembaga Survei Nasional
16. Pusat Data Bersatu
17. Lembaga Survei Jakarta
18. Pol-Tracking Indonesia
19. Indo-Polling Network
20. Research and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Center
24. Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan Strategis (Puskaptis)
25. Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia
29. Studi Suara Rakyat
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Politik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. Alvara Strategi Indonesia
39. Politicawave.com
40. Lembaga Survei Independen Nusantara
41. Premier Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government
43. Indonesian Research Survey
44. Citra Survei Indonesia
45. Indo Survey and Strategy
46. Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Nurjaman Center for Indonesian Democracy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com