Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Verifikasi 48 Lembaga Survei Pemilu

Kompas.com - 12/03/2014, 08:56 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, sebanyak 48 lembaga survei politik sudah mendaftar ke KPU. Puluhan lembaga survei ini akan melakukan survei terkait pemilu.

KPU akan melakukan verifikasi lembaga-lembaga survei yang sudah mendaftarkan diri sebelum mengeluarkan keterangan terdaftar.

"Sudah ada 48 lembaga yang mendaftar. Kami harus memverifikasi dulu, apakah memenuhi syarat, lembaganya," ujar Hadar, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014) malam.

Ia mengatakan, salah satu faktor yang akan diverifikasi adalah sumber dana penelitian. Verifikasi yang dilakukan sebatas kelengkapan administrasi.

"Kami juga tidak akan ke lapangan, mengecek bank-nya, betul atau tidak digunakan lembaga yang bersangkutan," ujarnya.

Hadar menuturkan, pendaftaran terakhir lembaga survei pada Senin (10/4/2014).

Sejak Januari lalu, sudah sudah ada lembaga survei yang mendaftar. Namun, hingga saat ini belum satu pun lembaga survei yang dinyatakan memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah menyertakan profil lembaga, domisili lembaga, metodologi yang jelas, dan menyebutkan sumber dana penelitian. 

"Kami akan rapat pleno dulu. Mudah-mudahan segera sajalah," ujar dia.

Empat puluh delapan lembaga survei tersebut adalah:

1. Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. Citra Komunikasi LSI
3. Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. Citra Publik Indonesia
6. Indikator Politik Indonesia
7. Data Lembaga Survei Indonesia
8. Lingkaran Survei Indonesia
9. Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. Cyrus Nusantara dan Citra Publik
12. Media Survei
13. Saiful Muzani Research and Consulting
14. Cirus Surveyors Group
15. Lembaga Survei Nasional
16. Pusat Data Bersatu
17. Lembaga Survei Jakarta
18. Pol-Tracking Indonesia
19. Indo-Polling Network
20. Research and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Center
24. Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan Strategis (Puskaptis)
25. Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia
29. Studi Suara Rakyat
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Politik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. Alvara Strategi Indonesia
39. Politicawave.com
40. Lembaga Survei Independen Nusantara
41. Premier Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government
43. Indonesian Research Survey
44. Citra Survei Indonesia
45. Indo Survey and Strategy
46. Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Nurjaman Center for Indonesian Democracy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com