Pramono Edhie: Demokrat Tak Perlu Usung Capres di Luar Konvensi

"Partai Demokrat adalah partai politik pertama di Indonesia yang menjaring calon presiden melalui sistem konvensi dengan partisipan non-kader partai di dalamnya. (Jadi) tidak perlu kami mengusung calon lain di luar konvensi," kata Pramono melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (9/3/2014).

Pernyataan Pramono ini menyanggah pernyataan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait, yang menyarankan agar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak memaksakan mengusung capres dari internal partai karena dianggap tidak layak. Salah satu peserta konvensi ini mengatakan, partainya telah menerapkan aspek demokrasi guna menentukan bakal capres yang akan diusung.

Dari 11 peserta, hanya empat kader Demokrat yang ikut di dalam konvensi tersebut. Ia menambahkan, kesebelas peserta konvensi Demokrat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian mengenai capres seperti apakah yang layak diusung Demokrat.

"Dimana partai lain yang mengaku mengusung semangat demokrasi malah menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan calon presidennya sendiri, Partai Demokrat justru mengajak partisipasi masyarakat melalui polling yang dilakukan tiga badan survei terpercaya sekaligus," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sabam meminta agar SBY harus berani dan bersedia membuka diri untuk mendukung calon presiden yang benar-benar berintegritas meski berasal dari luar kontestan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Jangan calonkan capres yang enggak mampu dari Partai Demokrat," kata Sabam dalam diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2014).

Demokrat tengah menunggu proses Konvensi Demokrat. Sebanyak 11 peserta Konvensi masih melakukan kampanye di daerah dan melakukan debat sebelum dipilih untuk menjadi capres Demokrat. Menurut Demokrat, Majelis Tinggi yang diketuai SBY akan menetapkan capres berdasarkan survei.

Hanya, kepastian bisa tidaknya mengusung capres sendiri tergantung hasil Pileg. Pasalnya, dalam UU Pilpres terdapat syarat mengusung capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tidak mencukupi, parpol mesti berkoalisi.