Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumbangan Dana Kampanye PDI-P Rp 220 Miliar

Kompas.com - 28/02/2014, 12:26 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total sumbangan awal dana kampanye partai itu mencapai Rp 220 miliar.

"Semua dana kampanye caleg (calon anggota legislatif), ditambah dana partai yang kami sumbangkan untuk kampanye dan sumbangan pihak ketiga, total ada Rp 220 miliar," ujar Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan Rudyanto Tjen seusai menyampaikan laporan, Jumat (28/2/2014) di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, ada penambahan Rp 90 miliar dibandingkan sumbangan dana kampanye pada akhir 2013. Pada 27 Desember 2013, PDI-P melaporkan perolehan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 130 miliar.

Rudyanto menjabarkan, sumbangan yang berasal dari dana partai sekitar Rp 38 miliar. "Sisanya sumbangan caleg yang dipergunakan untuk kampanye di daerah," katanya.

Rudyanto menganggap anggaran tersebut kecil untuk membiayai kampanye. "Kami kan partai oposisi. Tekad kami, walau dengan dana yang minim, kami bisa kerja maksimal," tuturnya.

Soal laporan dana kampanye caleg, dia mengatakan, masih ada 44 caleg PDI Perjuangan yang belum melaporkan dana awal kampanye. Menurut Rudyanto, ada kesulitan untuk mengumpulkan laporan dana kampanye caleg.

"Kami kesulitan komunikasi. Kami usahakan, pada masa tenggat waktu dua hari ini, kami akan komunikasikan dengan 44 caleg yang belum memberikan laporan," katanya.

KPU menetapkan tenggat pelaporan sumbangan dana kampanye parpol paling lambat 2 Maret 2014. Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan, parpol yang terlambat menyerahkan laporan akan dikenai sanksi berupa pembatalan keikutsertaan mereka sebagai peserta pemilu di tingkatannya.

Menurut Nur Syarifah, seluruh pengeluaran dan penerimaan harus dicatatkan, termasuk penerimaan dalam bentuk barang dan jasa. Sumbangan dalam bentuk jasa dari konstituen juga harus dilaporkan karena itu bagian dari partisipasi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com