Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pemerintah soal Dana Mitra PPL, Ketua Bawaslu Sebut Mendagri Mencla-mencle

Kompas.com - 26/02/2014, 14:15 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menilai pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tidak konsisten soal kebijakan pendanaan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pasalnya, rencana tersebut sudah disepakati sejak lebih dari setahun yang lalu, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan.

"Untuk kebijakan Mitra PPL, sedang dikafani. Tidak ada ketegasan pemerintah. Saya harus katakan, pemerintah yang tidak tegas. Bawaslu siap saja," ujar Muhammad seusai diskusi "Pemilu Berkualitas" di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan, dalam rapat antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR dan Kemendagri setahun yang lalu, semua pihak sepakat bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana untuk membiayai honor Mitra PPL pada Pemilu 2014.

Dalam rapat itu, katanya, diputuskan Kemendagri menjadi lembaga sektor utama yang menyusun peraturan presiden (perpres) soal Mitra PPL. "Kemendagri bersama Bawaslu. Tapi Kemendagri yang jadi leading-nya. Tapi sekarang mentah begini. Kami sayangkan itu," ujar Muhammad.

Menurutnya, Mendagri Gamawan Fauzi tidak konsisten terkait pernyataan menunggu tanggapan Bawaslu soal Mitra PPL dan dana saksi parpol. "Itu yang saya bilang mencla-mencle. Keputusan rapat kan tidak begitu," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak lagi berharap pemerintah akan memperjuangkan dana Mitra PPL. "Kami sudah tidak berharap lagi. Kalau saksi parpol sudah dikubur, saya katakan, Mitra PPL sedang disiapkan untuk dikubur," ucapnya.

Seperti diberitakan, Negara akhirnya batal membiayai honor saksi partai politik dan mitra PPL Pemilu 2014 melalui APBN. Alasannya, hari pemungutan suara sudah sangat dekat. Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, sudah tidak ada lagi rapat pembahasan mengenai dana saksi dan mitra PPL.

Ia mengatakan, jika kebijakan itu dipaksakan, sementara hari pemungutan suara semakin dekat, pihaknya khawatir justru tidak akan terlaksana dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com