Batal Jadi Calon Hakim Konstitusi, Benny Beralasan Ingin Jaga Konsistensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Benny K Harman batal maju sebagai calon hakim konstitusi. Benny beralasan dirinya memang tidak pernah mengajukan diri karena ingin menjaga konsistensi sikap Partai Demokrat yang membatasi politisi maju sebagai hakim MK.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung, banyak kalangan banyak tokoh, mengusulkan supaya saya mendaftarkan diri. Tapi kami, kan, sudah sepakat konsen untuk membangun kembali kredibilitas MK. Maka, sebaiknya politisi jangan masuk," ujar Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Menurut Benny, meski aturan bahwa hakim konstitusi harus tidak lagi menjadi anggota parpol selama minimal 7 tahun sudah dibatalkan MK, semangat dari aturan tersebut harus dijaga. "Kan, tidak mungkin setuju dan tiba-tiba melanggar," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Hal lain yang membuat Benny tidak mendaftar sebagai hakim konstitusi adalah pencalonannya sebagai anggota legislatif DPR periode 2014-2019. Benny mengaku lebih memilih berkonsentrasi atas pencalonannya itu dengan berkampanye di tengah masyarakat.

Seperti diberitakan, Komisi III DPR telah resmi menutup pendaftaran calon hakim konstitusi pada Senin (24/2/2014) sore. Ada 12 calon hakim yang mendaftar. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Dr Sugianto, SH, MH. Pendidikan terakhir di Universitas Islam Bandung. Saat ini dosen (PNS) di Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

2. Dr Wahiduddin Adams, SH, MA. Doktor dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

3. Dr Ni'matul Huda, SH, M Hum. Perempuan yang merupakan doktor hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini dosen di Fakultas Hukum UII.

4. Dr Ir Franz Astaani SH, MKn, SE, MBA, MM, MSi, CPM. Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini bekerja sebagai notaris.

5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PHD. Doktor di Fakultas Filosofi Hukum di Monash University, Melbourne, Australia. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung.

6. Prof Dr Aswanto, SH, MSi, DFM. Doktor Hukum Pidana di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

7. Dr H RA Dimyati Natakusuma, SH, MH, MSi. Anggota DPR Fraksi PPP yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III di Pemilu 2014.

8. Prof DR Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH. Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

9. DR Atma Suganda, SH, M Hum. Doktor Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran, Bandung. Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar,  Banten.

10. Prof DR HM Agus Santoso, SH, MH. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

11. DR Edie Toet Hendratno, SH, MSi. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Dosen Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Pancasila.

12. DR Drs Ermansjah Djaja, SH, MSi. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Selanjutnya, para calon hakim MK akan melakukan tahap seleksi pembuatan makalah, uji kepatutan dan kelayakan, hingga akhirnya dipilih oleh Komisi III DPR. Pemilihan ditargetkan rampung sebelum 6 Maret 2014.