Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Jokowi Dicukongi Konglomerat Besar agar Menang Pilpres

Kompas.com - 25/02/2014, 12:46 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dicukongi banyak konglomerat besar agar sukses menjadi presiden pada Pilpres 2014. Caranya ialah dengan membuat pencitraan sedemikian rupa.

"Saya dengar Jokowi dicukongi konglomerat besar untuk memenangkan Jokowi dengan membuat pencitraan yang baik di masyarakat. Seumpama memang benar Jokowi ada cukongnya, itu kan tidak melanggar hukum," kata Mahfud seperti dikutip Tribunnews.

Mahfud tidak mempermasalahkan hal itu. Menurut Mahfud, yang terpenting adalah tidak menggunakan uang negara.

"Jadi, kalau mau melawan Jokowi, kalau benar ada cukongnya, ya cari dong cukong lain. Jangankan diam-diam, terang-terangan juga tidak apa-apa kok, tidak melanggar hukum cukong itu, kan uang dia sendiri, uang swasta," ujar bakal capres dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Seperti diberitakan, hingga saat ini PDI Perjuangan (PDI-P) belum menetapkan capres yang akan diusung dalam Pilpres 2014. Hanya, PDI-P memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi pilpres. Jokowi sendiri enggan mengomentari pencapresan.

Pada Selasa siang, Mahfud membantah menyebut Jokowi dicukongi konglomerat besar untuk memenangi Pemilu Presiden 2014. Menurut Mahfud, pernyataannya dibelokkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com