Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Fraksi Demokrat Soal Benny K Harman Tak Daftar Seleksi Hakim Konstitusi

Kompas.com - 25/02/2014, 08:43 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Benny K Harman tak masuk daftar nama peserta seleksi calon hakim konstitusi. Urusan partai disebut jadi alasan Benny tak jadi mendaftar. Nama Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini sempat diusulkan oleh koleganya di Komisi III DPR, beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengaku sudah bertemu langsung dengan Benny dan bertanya soal pencalonan ini. "Beliau tidak mendaftarkan diri menjadi hakim MK dengan pertimbangan ingin konsentrasi membesarkan Partai Demokrat," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa (25/2/2014), seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Nurhayati menegaskan sikap Benny itu adalah keputusan pribadi dan tidak ada intervensi dari partai. Dia mengaku sudah berdiskusi tentang hal itu langsung kepada yang bersangkutan. "Dalam pertemuan itu ada tiga orang, yaitu saya, Pak Benny, dan Pak Riefky (Sekretaris Fraksi Teuku Rifky Harsa)," ujarnya.

Keputusan Benny, kata Nurhayati, tak akan merugikan yang bersangkutan maupun meyakini keputusan Benny itu tidak akan merugikan yang bersangkutan dan partai. Apalagi, masih akan ada kesempatan lain.

Sebelumnya nama Benny K Harman diusulkan menjadi Hakim Konstitusi oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hary Witjaksana. Benny dinilai berintigritas dan memiliki kapasitas dalam bidang hukum.

Komisi III DPR telah menutup pendaftaran calon hakim konstitusi pada Senin (24/2/2014) sore. Ada 12 pendaftar. Para calon akan mengikuti tahap seleksi berikutnya, berupa pembuatan makalah, uji kepatutan dan kelayakan, hingga pemilihan oleh Komisi III DPR.

Tahap seleksi berikutnya dimulai Selasa (25/2/2014), dan seluruh proses seleksi ditargetkan rampung sebelum 6 Maret 2014. Para pendaftar calon hakim konstitusi tersebut adalah:
1. Dr Sugianto SH MH. Pendidikan terakhir di Universitas Islam Bandung. Saat ini dosen (PNS) di Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
2. Dr Wahiduddin Adams SH MA. Doktor dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM.
3. Dr Ni'matul Huda SH MHum. Perempuan yang merupakan doktor hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini dosen di Fakultas Hukum UII.
4. Dr Ir Franz Astaani SH MKn SE MBA MM MSi CPM. Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini bekerja sebagai notaris.
5. Atip Latipulhayat SH LLM PHD. Doktor di Fakultas Filosofi Hukum di Monash University, Melbourne, Australia. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.
6. Prof Dr Aswanto SH MSi DFM. Doktor Hukum Pidana di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).
7. Dr H RA Dimyati Natakusuma SH MH MSi. Anggota DPR Fraksi PPP yang juga caleg DPR Dapil DKI Jakarta III di Pemilu 2014.
8. Prof DR Yohanes Usfunan Drs SH MH. Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali.
9. DR Atma Suganda SH MHum. Doktor Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran Bandung. Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar - Banten.
10. Prof DR HM Agus Santoso SH MH. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
11. DR Edie Toet Hendratno SH MSi. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Dosen Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Pancasila.
12. DR Drs Ermansjah Djaja SH MSi. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com