Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Pro Jokowi Dimotori Internal PDI-P

Kompas.com - 15/02/2014, 14:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengakui, gerakan PDI-P Pro Jokowi (Projo) berasal dari internal partainya. Menurutnya, munculnya PDI-P Projo merupakan bukti bahwa partainya sangat demokratis dan dinamis dalam mengeluarkan aspirasi politik.

Eva menjelaskan, PDI-P Projo dibentuk oleh sejumlah kader dan simpatisan partainya untuk mendorong Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden pada 2014. Aspirasi itu ia anggap legal karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai figur yang akan diusung sebagai calon presiden.

"Itu dari internal yang menginginkan Jokowi karena sebelum ada Ketum (Megawati), semua bisa mengeluarkan aspirasi," kata Eva di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/2/2014).

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, lahirnya PDI-P Projo tak perlu menjadi polemik selama bertujuan membesarkan partai. Menurutnya, di luar PDI-P Projo, memang ada keinginan dari internal dan eksternal partai agar Megawati memutuskan Jokowi sebagai calon presiden. PDI-P Projo diisi oleh para aktivis partai, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di DKI Jakarta.

Penggerak PDI-P Projo didominasi oleh para penggerak Posko Gotong Royong Pro Mega, tahun 1998. Organisasi ini dideklarasikan pada 21 Desember 2013 di Jakarta untuk mendukung Jokowi maju sebagai calon presiden dengan alasan bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut dianggap mampu memimpin dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara konkret.

Akan tetapi, dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP PDI-P Bambang Wuryanto pernah menyatakan bahwa PDI-P Projo bukan organisasi resmi partainya. Menurut Bambang, PDI-P Projo merupakan organisasi bentukan kader partai atau relawan dari luar yang mencatut nama PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com