Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Golkar Banggakan Orde Baru Dinilai Sia-sia

Kompas.com - 12/02/2014, 17:48 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Strategi Partai Golkar yang membanggakan kepemimpinan Soeharto pada zaman Orde Baru dalam kampanye menjelang Pemilu 2014 dinilai hanya langkah sia-sia. Pengamat politik Ray Rangkuti bahkan menilai strategi Golkar itu justru merugikan Partai Golkar.

"Mengampanyekan tentang Orde Baru yang baik dalam situasi di mana faktanya justru berbeda, itu tidak tepat," kata Ray di Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Ray berpendapat, strategi tersebut salah karena rata-rata pemilih dalam Pemilu 2014 yang didominasi pemilih pemula tidak berhubungan secara langsung dengan Orde Baru. Dengan demikian, bayangan pemilih dengan bayangan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie sangat berbeda. Pemilih pemula lebih melihat masa depan, bukan masa lalu.

"Jadi kalau dia mau tarik (pemilih) juga tidak besar," ujar Ray.

Ray juga menilai tidak tepat jika Partai Golkar ingin meraih dukungan keluarga Cendana dalam politik. Pasalnya, kata Ray, saat ini faksi Soeharto sudah menyebar ke berbagai partai politik.

"Dapat (dukungan)-nya enggak gede. Yang ada justru orang keluar. Bagi saya, itu merugikan," tambahnya.

Seperti diberitakan, Partai Golkar belakangan ini mulai menyinggung soal kejayaan Orde Baru. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical bahkan meminta kader Partai Golkar sekaligus anggota organisasi massa yang berafiliasi di dalamnya untuk tidak malu mengakui kalau Partai Golkar berjaya pada era Orde Baru. Ical meminta mereka untuk bangga dengan masa kepemimpinan Soeharto.

"Kalau ada orang tanya, Anda Orde Baru? Jawab 'ya'," kata Ical saat berpidato di acara Pelantikan Pengurus Kosgoro 1957 di Kantor DPP Golkar di Jakarta, Senin (10/2/2014) malam.

Salah satu bukti bahwa zaman Orde Baru adalah zaman yang positif, ucap Ical, adalah munculnya baju dan stiker Soeharto dengan tulisan "Enak Jamanku To?" Menurutnya, baju dan stiker tersebut adalah bukti kerinduan masyarakat terhadap sosok Soeharto dan Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com