Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Tujuh Bakal Capres, PPP Catut Nama untuk Dongkrak Popularitas?

Kompas.com - 10/02/2014, 04:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan mengusung tujuh tokoh sebagai bakal calon presiden yang berpeluang dicalonkan partai berlambang Kabah ini dalam perhelatan Pemilu Presiden 2014.

Banyaknya nama yang diusung PPP ini menimbulkan pertanyaan atas motif PPP sebenarnya. Benarkah PPP hanya sekadar mencatut nama untuk menaikkan elektabilitas?

"Akan menjadi salah besar, kalau PPP hanya melihat kader internalnya dan menutup mata dengan kandidat lain yang diinginkan masyarakat. Kami hanya berusaha menangkap aspirasi ini," tepis Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/2/2014). Dia mengatakan partainya hanya berusaha menangkap potret keinginan yang ada di masyarakat.

Lukman membantah partainya hanya mencatut nama-nama tokoh untuk mendongkrak elektabilitas PPP. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengaku PPP sudah membentuk tim khusus yang bertugas menjalin komunikasi dengan enam bakal capres dari kalangan eksternal.

Beberapa tokoh, kata Lukman, sudah menyatakan kesediaannya. Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja tokoh yang bersedia maju sebagai bakal calon presiden PPP itu. "Itu ada timnya sendiri. Lebih baik tanya langsung ke yang bersangkutan," ujarnya.

PPP, lanjut Lukman, juga tidak akan terpaku pada persetujuan dari tokoh-tokoh itu. Dia mencontohkan Joko Widodo yang masuk dalam daftar bakal capres PPP, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Walaupun dia PDI-P, tapi ini realitas masyarakat bahwa beliau yang disuarakan. Maka, peserta mukernas wajib menangkap itu dan mengikuti rekam jejak yang bersangkutan sampai pada Rapimnas mendatang," kata Lukman.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menjelaskan nama-nama yang berasal dari partai lain bisa saja menjadi pembuka pintu PPP untuk berkoalisi. PPP, sebut Suryadharma, bisa saja berkoalisi dengan PDI-P.

"Peluangnya sangat terbuka berkoalisi dengan PDI-P," tutur Suryadharma. Dia juga mengungkapkan partai-partai Islam juga bisa saja kembali bersatu. Namun, peta koalisi baru akan terbaca setelah pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg).

Seperti diberitakan, Mukernas II PPP yang diselenggarakan pada 7-8 Februari 2014 memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang semula direncanakan digelar pada Minggu siang.

Mukernas hanya sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal dan eksternal. Ketujuh calon itu adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan menetapkan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas), setelah hasil pemilu legislatif didapatkan. Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com