Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Bawaslu Alpa Awasi Dana Kampanye

Kompas.com - 05/02/2014, 22:18 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengritik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak melakukan pengawasan dan investigasi mendalam terhadap laporan dana kampanye partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg). Bawaslu dinilai malah sibuk mengurus dana saksi parpol.

"Kami belum pernah dengar hasil pengawasan Bawaslu soal dana kampanye peserta pemilu ini. Bawaslu malah sibuk mengurus dana saksi parpol," ujar Koordinator Nasional JPPR M Afifuddin dalam diskusi dan paparan hasil kajian laporan dana kampanye di Kantor JPPR, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014).

Hal senada disampaikan Manager Program JPPR Ahmad Sunanto. Ia mengatakan, pihaknya belum menemukan metode pengawasan dana kampane oleh Bawaslu.

"Kalau tidak ada pengawasan yang investigatif, kami khawatir akan banyak penyiasatan dalam laporan dana kampanye," kata Sunanto.

Ia menuturkan, penyelenggara pemilu dan auditor dana kampanye harus mampu mengantisipasi penyiasatan yang mungkin dilakukan peserta pemilu. Penyiasatan, katanya, kerap sengaja dilakukan untuk mengakali angka dana kampanye.

Sunanto menambahkan, salah satu penyiasatan yang dilakukan caleg, misalnya, melaporkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk sumbangan jasa tanpa dijabarkan bentuk jasa yang dimaksud.

"Padahal dalam peraturan KPU, sumbangan jasa itu harus dijelaskan apa dan nilainya berapa," kata Sunanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com