Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Fenomena SBY Selalu Di-"bully"

Kompas.com - 04/02/2014, 14:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, sebagai partai pemerintah, ada konsekuensi partainya selalu dipojokkan. Bahkan, kata dia, ada fenomena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menjabat Ketua Umum Demokrat, selalu menjadi bulan-bulanan untuk merusak citra Partai Demokrat.

"Ada satu fenomena, setiap langkah Pak SBY dan Demokrat selalu dikomentari negatif. Setiap langkah pemerintah selalu di-bully. Fenomena ini harus terlihat mengarah kepada hal-hal negatif untuk partai tujuannya, kepada partai," ujar Achsanul, di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2014).

Hal ini, katanya, dilancarkan lawan politik untuk merusak citra Demokrat. Kompetitor Demokrat ini, sebut Achsanul, pun berusaha mengecilkan prestasi Presiden SBY dan membesar-besarkan kekurangannya. Padahal, menurut dia, selama sembilan tahun memerintah, SBY sudah menorehkan sejarah.

"Kalau Pak SBY sendiri, saya rasa legacy atau heritage yang ditinggalkan sudah jelas seperti UU Desa, UU BPJS, UU Koperasi, dan UU Pertanahan. Semuanya ini legacy pemerintahan sekarang," katanya.

Namun, Achsanul menyadari stigma sebagai partai korup masih melekat di Demokrat.

"Disebutkan bahwa Partai Demokrat yang terkorup, padahal kami peringkat ketiga. Tapi itulah konsekuensi jadi partai penguasa," ujar Achsanul.

Untuk melawan stigma itu, Achsanul mengatakan, semua calon anggota legislatif Partai Demokrat diminta lebih giat bekerja di daerah pemilihan masing-masing. Survei nasional yang selalu menyebutkan suara Demokrat kurang dari 5 persen pun dinilai tak mencerminkan kenyataan. Partai Demokrat, ucap Achsanul, berpegang pada survei per daerah pemilihan.

"Kalau kami dapat 77 kursi, tiap dapil dapat 1 kursi, maka bisa sampai 14 persen suara," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com