Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Panggil Halius Hosen yang Dicoret dari Daftar Caleg

Kompas.com - 04/02/2014, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dicoret dari daftar caleg tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, Halius dianggap menutupi informasi daftar riwayat hidupnya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. PDI-P akan memanggil Halius.

"Sebagai bagian dari mekanisme partai, kami akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto, saat dihubungi, Selasa (4/2/2014).

Klarifikasi terhadap Halius akan dilakukan pada Rabu (5/2/2014) besok, di Kantor DPP PDI-P pukul 11.00 WIB. Menurut Hasto, PDI-P sudah melakukan penelusuran terhadap Halius. Hasilnya, Halius memang tidak mengakui dirinya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan.

"Yang bersangkutan hanya mengaku sebagai pensiunan PNS," katanya.

Namun, PDI-P mempertanyakan alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi pencoretan Halius ketika namanya telah masuk DCT. "Bisa saja ini persaingan politik. Makanya, kami mau klarifikasi dulu," katanya.

Setelah melakukan klarifikasi, PDI-P akan mengambil sikap dan menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. "Di sisi lain, kami juga akan tetap menjalankan rekomendasi Bawaslu. Kami taat pada aturan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan KPU akan mencoret dua nama caleg DPR yaitu, caleg PDI-P Halius Hosen dan caleg dari Partai Nasdem Bambang Herdadi. Pencoretan dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bawaslu, Halius tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memberi informasi riwayat hidup dan syarat administrasi secara lengkap.

Halius memang menyertakan formulir pengunduran dirinya sebagai jaksa, tetapi bukan sebagai Ketua Komjak. Halius dicalonkan PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 nomor urut 2.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com