Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisa Kampanye Sambil Kerja, Marzuki Ogah Ikuti Langkah Gita

Kompas.com - 31/01/2014, 21:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan tidak akan mengikuti langkah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mundur dari jabatannya karena ingin fokus mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Dia menilai DPR dan lembaga pemerintah seperti kementerian mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda.

"Begini, DPR beda dengan pemerintah. Kalau eksekutif kewenangannya banyak, tidak hanya satu. Dia pegang anggaran, dia pegang tender izin, dia evaluasi juga," kata Marzuki di Jakarta, Jumat (31/1/2014) malam.

Menurutnya, kerja DPR adalah kerja politik sehingga harus turun langsung untuk bertemu dengan rakyat. Oleh karena itu, kerjanya di DPR bisa sekaligus dilakukan saat dia berkampanye sebagai capres Konvensi Demokrat.

"Sekali gayung dua kepemimpinan. Saya jubir DPR sekaligus peserta Konvensi. Atau di saat Konvensi saya juga jadi jubir DPR. Hal itu saya lakukan di Medan dan Palembang kemarin. Jadi konteks sangat berbeda," lanjutnya.

Sementara di pemerintahan seperti lembaga kementerian atau pemerintah daerah, menurutnya, akan sangat mengganggu apabila seorang pejabat mengikuti ajang penjaringan presiden seperti Konvensi Demokrat. Pasalnya, bekerja di pemerintah tidak berhubungan langsung dengan rakyat.

"Kalau di pemerintah seperti Pak Gita dan Pak Sarundajang kemarin, kan sangat terganggu sampai-sampai harus absen dari debat," jelasnya.

Marzuki pun mengapresiasi langkah Gita tersebut. Apalagi, menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan sedang mengalami banyak masalah yang sangat serius. "Jadi itu keputusan yang tepat, kita apresiasi," pungkas Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com