Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skenario Pilpres PDI-P: Mega-Jokowi atau Jokowi Capres

Kompas.com - 29/01/2014, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membahas skenario calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam skenario bakal capres PDI-P.

Pembahasan pencapresan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo yang membuka rapat mengungkapkan beberapa skenario yang bakal mereka jalankan dalam Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres.

"Nama di internal yang selalu muncul dalam berbagai survei pilpres, siapa lagi kecuali Jokowi dan Bu Megawati," ungkap Tjahjo.

Skenario kedua, tambah dia, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi.

"Nah sekarang kalau koalisi, Jokowi pasangannya siapa, itu yang akan dipikir," lanjut Tjahjo.

Kedua skenario itu, lanjut Tjahjo, sangat bergantung pada hasil pileg. Oleh karena itu, untuk bisa menentukan capres ataupun cawapres, PDI-P masih menunggu hingga proses pileg selesai.

Dalam UU Pilpres, persyaratan ambang batas presiden ialah 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Tjahjo menambahkan, jika mesti berkoalisi, pihaknya ingin berkoalisi dengan partai yang mempunyai visi dan misi serupa dengan PDI-P. Oleh karena itu, PDI-P telah menjalin komunikasi dengan beberapa pimpinan partai.

"Kita sudah bertemu dengan Nasdem. Bu Mega berdialog intensif dengan Yusril (Izha Mahendra, Ketua Dewan Syuro PBB) sebelum keputusan MK (uji materi UU Pilpres), lalu Pak Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), kemudian Pak Hatta (Ketua Umum PAN), juga dengan Pak Suryadharma (Ketua Umum PPP)," pungkas Tjahjo.

Seperti diberitakan, selama ini PDI-P belum secara terbuka mengungkap bakal capres yang akan diusung. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat untuk menetapkan capres-cawapres menyebut pihaknya akan menetapkan capres setelah pileg.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas. Jokowi tak pernah mau mengomentari soal pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com