Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Tak Patut Timwas Century Minta Pendapat Tokoh untuk Panggil Wapres

Kompas.com - 27/01/2014, 17:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Albert Hasibuan menyesalkan tindakan sejumlah anggota Tim Pengawas DPR untuk Bank Century yang menemui sejumlah tokoh guna meminta pendapat soal pemanggilan Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Albert menilai, cara yang dilakukan Timwas Century itu tidak patut.

“Saya lihat cara meminta pendapat dari para tokoh itu tidak tepat karena meminta pendapat para tokoh-tokoh itu bisa saja dianggap sebagai penekanan sosial, dan penekanan politik,”  kata Albert Hasibuan dalam jumpa pers di kantor Wantimpres, Jakarta, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (27/1).

Albert menyadari pemanggilan Wapres adalah kewenangan DPR sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama Pasal 72 dan Pasal 81 ayat 2. Namun, ia mengingatkan, agar dalam memanggil Wapres, DPR tetap mengedepankan pertimbangan yang rasional dan dengan cara yang patut.

Albert berpendapat, proses politik dalam kasus Century yang dikaitkan dengan Wapres Boediono tak lagi relevan mengingat kasus tersebut telah ditangani oleh Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK). Karena itu, bagi Albert, Wapres Boediono tidak perlu datang memenuhi panggilan Timwas Century.

"Aspek-aspek politik yang terkait kasus ini sudah berakhir. Jadi karena hukum jadi utama dalam proses penyidikan itu, maka proses politik tidak dibicarakan lagi. Oleh karena itu proses hukum itu diutamakan," imbuhnya.

Albert menambahkan, tidak boleh ada pihak tertentu, termasuk Timwas Century yang melakukan intervensi terhadap kasus hukum yang telah ditangani KPK. Semua pihak, seharusnya justru mendorong menyelesaikan kasus tersebut secara hukum.

“Tugas DPR adalah mengawasi KPK dalam menjalankan tugasnya, khususnya pemeriksaan terhadap kasus Bank Century dan bukan memanggil Boediono,” ujar Albert.

Sebagaimana diketahui,  Timwas Century kembali memutuskan untuk melayangkan surat panggilan terhadap Wakil Presiden Boediono. Timwas Century menjadwalkan pemanggilan Boediono pada 19 Februari 2014 mendatang.

Timwas mendatangi sejumlah tokoh nasional untuk meminta dukungan agar skandal tersebut dapat dituntaskan. Timwas berharap kehadiran tokoh-tokoh nasional akan mendukung penuntasan skandal Century selesai sebelum pergantian masa pemerintahan.

Pada sore ini, Timwas Century bertemu dengan Syafii Maarif di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada Selasa (28/1/2014) besok pagi, Timwas akan menemui Salahuddin Wahid di kediamannya, di Jakarta Selatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com