Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Dipo, Ada Paranormal "Keblinger" Kaitkan Bencana dengan SBY

Kompas.com - 26/01/2014, 13:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam berharap semua pihak prihatin dan membantu penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Bukan sebaliknya, malah saling menyalahkan.

"Kita turut prihatin, selain Gunung Sinabung, banjir, dan beberapa bencana alam menjadi ujian kita untuk menghadapinya bersama. Bukan saling salahkan," kata Dipo melalui akun Twitternya, @dipoalam49.

Dalam tweet-nya, Dipo juga menyoroti persepsi sebagian kalangan yang menyebut ada unsur klenik dalam bencana alam di Indonesia belakangan ini. Mereka mengaitkan dengan banyaknya bencana alam selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam 9 tahun terakhir.

"Apalagi ada yang berpikir ala paranormal keblinger dikaitkan dengan masa kepresidenan SBY, mulai 2004 & kelak purna bakti 2014 banyak bencana," tulis Dipo.

Jika mau berpikir rasional, bukan ala paranormal, kata Dipo, bencana alam belakangan ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di Cincin Api Pasifik. Sekitar 90 persen gempa bumi terjadi di sepanjang Cincin Api Pasifik itu, kata dia, termasuk di sekitar Nusantara yang vulkanis.

"Saya bukan Geolog atau Vulaknolog seperti Mbah Rono, bukan ahlinya soal bencana alam, tapi saya mau berpikir rasional, bukan ala paranormal," katanya.

Dipo menambahkan, agama kita tentu mengajarkan untuk berpikir rasional dengan keimanan, bukan berpikir ala paranormal. "Tentu kita percaya Tuhan yang mengatur berputarnya bumi dalam alam semesta ini. Karena itulah Tuhan memerintahkan kita membaca untuk berilmu," kata Dipo.

"Setelah berilmu, kita diharapkan mengamalkannya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan karena tertimpa bencana, tidak cukup dengan mulut nyalahkan," kata Dipo.

"Selalu ada pilihan untuk solusinya menghadapi sebelum, ketika dan sesudah bencana alam yang tidak terelakkan. Bersama semoga cepat teratasi," tambah Dipo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com