Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: 50 Persen Akustik Masjid di Indonesia Sangat Buruk

Kompas.com - 26/01/2014, 10:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla alias JK mengkritik kualitas akustik masjid di Indonesia. Dari sekitar 850.000 masjid yang ada, hampir 50 persen dinilai memiliki kualitas akustik buruk.

"Lebih dari 50 persen masjid di Indonesia kualitas sound system-nya sangat buruk. Oleh karenanya, ketika khatib atau dai berkhotbah atau ceramah, suara yang keluar mendengung alias tidak jelas apa yang disampaikan," kata JK saat meluncurkan program DMI Penataan Akustik Masjid di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (26/1/2014).

Mantan Wakil Presiden itu mengatakan, selama ini masjid menjadi tempat strategis untuk meningkatkan kehidupan beragama dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan dukungan semua pihak dalam memperbaiki kualitas akustik masjid sehingga setiap dakwah dapat tersiarkan dengan baik.

DMI, kata JK, telah menjalankan program penataan akustik masjid sejak 2013. Program yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ini menargetkan perbaikan akustik untuk 80.000-100.000 masjid.

JK menambahkan, untuk keperluan perbaikan tersebut, diperlukan dana sekitar Rp 300 miliar. Dana itu tak hanya untuk perbaikan akustik tetapi juga untuk pemeliharaan serta pembelian 100 mobil operasional masjid dan membayar honor teknisi yang bertugas setiap hari di masjid.

"Kalau sound system baik, tentu jemaah yang mendengarkan pun akan lebih nyaman sehingga, baik sasaran maupun target dakwah menjadi maksimal. Ibadah juga makin khusyuk dan jemaah juga akan semakin banyak ke masjid," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com