Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tunjuk Kepala BNPB Jadi Penanggung Jawab Penanganan Erupsi Sinabung

Kompas.com - 24/01/2014, 13:20 WIB

KABANJAHE, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjadi penanggung jawab penanganan terpadu erupsi Sinabung.

"Agar semua upaya ini berhasil dengan baik, dilaksanakan dengan baik, saya putuskan menarik pengelolaaan termasuk pengendalian dari penanganan sehingga pimpinannya langsung ditangan Kepala BNPB. Beliau akan dibantu elemen dari kementerian dan lembaga pusat," kata Presiden dalam keterangan pers di lokasi pengungsian di kompleks Paroki Kabanjahe, Jumat.

Presiden menginginkan keputusan yang diambil terkait penanganan komprehensif bencana alam letusan Gunung Sinabung dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang sudah digariskan.

Meski pengelolaan dan pengendalian dipegang oleh Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tanah Karo tetap membantu dalam proses penanganan hingga pemulihan.

Presiden juga menunjuk Kepala Staf Kodam I Buki Barisan Brigadir Jenderal TNI Andoko untuk membantu Kepala BNPB.

Solusi Jangka Pendek

Untuk saat ini, kata Presiden, ia sudah memutuskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek.

"Saya sudah memutuskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek, sebulan dua bulan mendatang. Kalau sebelum Maret erupsi sudah berakhir berarti lebih cepat lagi, tapi hingga dua bulan ke depan kita sudah siap," kata Presiden.

Presiden meminta, bantuan logistik dan kesehatan bagi warga di penampungan akan terus dilanjutkan, demikian pula ketersediaan makanan minuman dan air bersih.

"Ini saya percayakan pada BNPB dibantu oleh satuan yang dibawah kendali BNPB dan pemerintah daerah. Saya tidak ingin ada masalah bagi saudara kita yang ada di penampungan," kata Presiden.

"Menyangkut pendidikan, saya beri bantuan beasiswa SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi. Saudara kita jangan ada yang putus sekolah termasuk yang menjadi mahasiswa yang belajar dan kuliah di luar Kabanjahe. Yang tadinya bekerja, kemudian menganggur karena belum bisa kembali, kebijakan bekerja untuk mendapatkan insentif dilanjutkan. Bantuan cash for work dilanjutkan," tegas Presiden.

Pemerintah, kata Presiden juga akan menangani pertanian, perkebunan dan peternakan yang rusak.

"Bagi yang pertanian, perkebunan dan peternakan, pemerintah akan beri bantuan yang tepat dengan jumlah yang tepat saudara kita yang alami kerugian sehingga pertanian terganggu. Bagi yang bekerja dan mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan, pemerintah bekerjasa dengan otoritas jasa keuangan, saya sudah bicara langsung dengan OJK beberapa kali, yang punya pinjaman Bank, akan dilakukan penjadwalan ulang, masih bisa meminjam kembali pinjaman baru bahkan yang betul-betul terdampak langsung dan rusak, maka bunga pinjaman akan dihapuskan," kata Presiden.

Jumat pagi, Presiden bertolak menuju Medan dan dijadwalkan meninjau Bandara Kuala Namu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com