Presiden: 9.024 Rekening Liar Terkait Aset Negara Sudah Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim telah menyelamatkan aset-aset milik negara. Aset-aset yang sebelumnya tersimpan dalam puluhan ribu rekening liar akhirnya ditutup dan seluruh saldonya dimasukkan ke dalam kas negara.

Presiden menceritakan, pada tahun 2007, ditemukan 46.586 rekening liar yang menyimpan aset-aset milik negara. SBY lalu memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengidentifikasi seluruh aset tersebut untuk mengetahui nilai aset yang ada.

"Dengan begitu, kita tahu aset keuangan kita sehingga tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari aset itu. Dari 46.586 rekening itu, setelah dicek, dipelajari, dan dinilai maka 9.024 rekening ditutup," ujar Presiden dalam sambutan di acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Saldo dalam di rekening yang ditutup tersebut berjumlah Rp 7,178 triliun dan 11,8 juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 8 triliun. SBY berharap agar penertiban rekening liar terus dilakukan supaya mencegah penyimpanan aset yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak jelas.

SBY juga menyoroti soal pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinanya yang tumbuh cukup pesat dan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan negara. Dengan membaiknya ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat drastis. Pada tahun 2005, APBN mencapai nilai sekitar Rp 400 triliun.

Jumlah itu melonjak tajam pada tahun 2014 dengan APBN mencapai Rp 2.000 triliun. Selain itu, transfer dana dari pusat ke daerah meningkat menjadi Rp 600 triliun. Presiden mensyukuri besarnya jumlah uang negara itu.

Namun, di sisi lain, menurut Presiden, perlu ada pengawasan yang lebih baik dalam mengelola keuangan negara. SBY mendukung pengawasan secara elektronik dan online yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan melalui Pusat Data elektronik.

"Kalau ada APBN Rp 200 triliun dan kebocoran 1 persen, sudah Rp 20 triliun. Kalau ada kebocoran penyimpangan bahkan korupsi setara dengan 10 persen, jumlahnya sudah Rp 200 triliun. Maka tugas dan tantangan BPK dan kita semua akan makin besar di masa depan," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.