Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati: Film "Soekarno" Telah Membunuh Karakter Bung Karno

Kompas.com - 21/01/2014, 08:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Presiden pertama RI, Soekarno, yang diwakili Rachmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra, mengadukan polemik soal hak cipta film Soekarno yang diproduksi MVP Pictures, ke Komisi III DPR, Senin (20/1/2014). Rachmawati mengaku telah ditipu oleh Raam Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo selama proses pembuatan hingga penayangan film tentang kisah hidup Bung Karno tersebut.

Ia menjelaskan, dalam proses pembuatannya, ide awal pembuatan film ini berasal dari dirinya. Rachmawati pun kemudian menawarkan idenya itu kepada Hanung Bramantyo dan Raam Punjabi dengan syarat dia dilibatkan dalam keseluruhan proses pembuatan film ini. Namun, dalam perjalanannya, ternyata banyak hal yang menurut Rachmawati bertentangan. Dia mencontohkan,  soal naskah dialog yang membagi kehidupan Soekarno menjadi dua babak, yakni masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Padahal, lanjutnya, cerita Soekarno juga perlu melibatkan kisah akhir hayat tokoh proklamator itu di pengasingan. Hal lain yang membuat Rachmawati merasa ditipu adalah soal pemilihan peran utama Soekarno.

“Di situ saya merasa ditipu karena mereka sudah langsung menetapkan Ario Bayu. Padahal, saat itu saya sudah setengah mati cari orang non-aktor ke sana kemari. Tiba-tiba saya diminta datang untuk memilih dari tiga calon yang diajukan. Semuanya tidak ada yang cocok,” kata Rachmawati kepada anggota Komisi III DPR.

Tanpa alasan yang jelas, lanjut Rachmawati, MVP Pictures kemudian memutuskan memberikan peran sebagai Soekarno kepada Ario Bayu. Saat berbincang dengan sang aktor, Rachmawati mengaku tak menaruh kesan positif terhadap Ario Bayu. Ia menilai, Ario tidak terlalu mengenal sosok Soekarno.

“Bagaimana bisa seorang yang tidak kenal Soekarno bisa memerankan dan menjiwainya? Menjadi profesional saja tidak cukup,” kata calon anggota legislatif dari Partai Nasdem ini.

Rachmawati pun kemudian mundur dari produksi film itu. Surat pengunduran dirinya kemudian diterima pihak MVP Pictures. Dengan mundur dari produksi film ini, Rachmawati beranggapan film akan berhenti diproduksi. Tetapi, MVP Pictures tetap melanjutkan proses pengambilan gambar hingga akhirnya ditayangkan di bioskop.

"Banyak sekali bagian yang telah men-down grade sosok Bung Karno. Film ini sudah menggeser sejarah. Walaupun bermaksud menceritakan sosok Bung Karno, tapi film Soekarno ini lebih tepat untuk membunuh Soekarno,” katanya.

Pihak keluarga sudah melayangkan gugatan ke Polda Metro Jaya dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pada 7 Januari sudah memutuskan agar PT MVP Pictures, Raam Punjabi, dan Hanung Bramantyo untuk segera menyerahkan master film, naskah, dan script film kepada pihak pemohon.

“Tapi hingga kini, dengan keluarnya keputusan dari PN Niaga, film Soekarno masih dengan masif beredar,” ucap Rachmawati.

Sementara itu, Guruh Soekarnoputra meminta agar film Soekarno dilarang untuk ditonton. Bukan hanya itu, ia juga meminta film lain seperti film tentang Gestapu, sejarah Orde Baru, dan Soe Hok Gie juga dilarang untuk dipertontonkan.

“Karena semua film tentang Bung Karno ini sudah menyimpang dari fakta sejarah. Ini sangat disayangkan,” ujar Guruh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com